Results 21 to 30 of about 145 (91)

TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DALAM PENGGUNAAN DISKRESI SEBAGAI INSTRUMEN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE)

open access: yesMimbar Hukum, 2020
Discretion is part of the authority to act freely by government officials to ensure the implementation of public services. The instrument of discretion is attached to the functionary and used to overcome problems where there is no law.
Adam Setiawan, Nehru Asyikin
doaj   +1 more source

Analisis Kewenangan Diskresi Pejabat Daerah Perihal Pengalihan Anggaran

open access: yesKrtha Bhayangkara, 2022
Pemerintah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun sesuai dengan perkembangan dan tuntutan keadaan tidak semua peraturan perundang-undangan siap, hal disebabkan pembuatan ...
Octo Iskandar, Dzaky Perdana Dharmawan
doaj   +1 more source

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diskresi Penyidik Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Padang

open access: yesDelicti
Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap aparat penegak hukum, untuk bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri, telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kewenangan
Selvy Fania Dwinanda   +2 more
doaj   +3 more sources

ALTERNATIF PENERAPAN DISKRESI DALAM MODEL PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH YANG BERCIRIKAN KEPULAUAN

open access: yesJournal Presumption of Law, 2022
Penelitian ini mengkaji tentang praktik pelayanan publik di daerah yang bercirikan kepulauan (Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau) yang notabene memiliki banyak pulau-pulau kecil sebagai wilayah bermukin masyarakat yang belum sepenuhnya aksesibel ...
Pery Rehendra Sucipta Sucipta
doaj   +1 more source

PERKEMBANGAN KONSEP ATAU PEMIKIRAN TEORITIK TENTANG DISKRESI BERBASIS INVESTASI DI DAERAH

open access: yesMimbar Hukum, 2018
Regional autonomy as an effort to accelerate the welfare of the people still can not meet the expectations and still needed innovation or legal breakthrough by head of a district.
Subadi Subadi   +1 more
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT DALAM PENGGUNAAN DISKRESI PEMERINTAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

open access: yesDiH, 2022
The purpose of this study is to explain and analyze legal protections for the people in the use of government discretion during the Covid 19 pandemic. This research is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach.
Syofyan Hadi, Moudy Raul Ghozali
doaj   +1 more source

PENGGUNAAN DISKRESI OLEH KEPALA DAERAH UNTUK KONSISTENSI PENATAAN RUANG

open access: yesMimbar Hukum, 2021
This paper explores the benefits for using discretion on local spatial planning when there is a gap on a system of rules, that must be filled immediately for the local government permit process as an instrument of spatial control for investment ...
Erma Ekawati Purnama   +1 more
doaj  

KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

open access: yesRefleksi Hukum, 2016
Abstrak Prinsip diskresi adalah prinsip yang penting sebagai panduan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Sebagaimana halnya hakim yang tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, maka pemerintah pun tidak dapat menolak mengambil ...
Victor Imanuel Nalle
doaj   +1 more source

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi

open access: yesIqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2012
Penelitian ini melihat dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi serta melihat apakah terdapat diskresi kebijakan fiskal dan bagaimana dampaknya terhadap volatilitas output dan inflasi.
Nurul Amin
doaj   +3 more sources

DISKRESI SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN HUKUM

open access: yes, 2022
Tujuan pembuatan kebijakan hukum administrasi negara darurat ada beberapa (1) perlindungan hukum terhadap masyarakat rentan dalam perekonomian. (2) perlindungan kesehatan, perlindungan masyarakat, perlindungan tenaga medis dan perlindungan dunia usaha. (3) perlindungan terhadap tindakan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Terhadap penggunaan diskresi
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy