Results 31 to 40 of about 145 (91)

PENGUJIAN KEPUTUSAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN

open access: yesJurnal Mercatoria, 2018
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi ...
Rahmad Tobrani
doaj   +1 more source

Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana

open access: yesJurnal USM Law Review, 2023
Research on local examinations by judges in criminal cases aims to find out and obtain a comprehensive picture regarding local examinations by judges in criminal cases. This research is important to do, because in the development of judicial practice in
Andi Desmon   +2 more
doaj   +1 more source

INTERNALISASI NILAI PANCASILA DALAM PRAKTIK DISKRESI BAGI PENGAMBILAN KEBIJAKAN

open access: yesMasalah-Masalah Hukum
Tulisan ini mengajak pembaca untuk menganalisis keberadaan diskresi dengan tidak terbatas pada hukum positif yang biasa dipergunakan oleh pendekatan hukum administrasi negara, melainkan dari sudut pandang hukum kodrat yang secara filosofis diisi oleh ...
Surahno Surahno   +2 more
doaj   +1 more source

Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari Asas Pemerintahan yang Baik

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing, Pemerintah harus tunduk pada UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Namun Kementrian Hukum dan HAM memberikan kewarganegaraan RI kepada Archandra, meskipun Archandra belum memenuhi ...
Muhamad Beni Kurniawan
doaj   +1 more source

VAKSINASI COVID-19: HAK INDIVIDU ATAU KEWAJIBAN PUBLIK DALAM CIVIL SOCIETY?

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2022
Kehadiran negara sangat penting bagi masyarakat di saat Pandemi Covid-19. Negara memiliki otoritas untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare state) yang diwakili oleh pemegang jabatan berhak untuk melakukan diskresi.
Moch Thariq Shadiqin   +3 more
doaj   +1 more source

DISKRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

open access: yesJusticia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 2020
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Asas negara hukum adalah asas hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
openaire   +1 more source

LANDASAN FILOSOFIS TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

open access: yesArena Hukum, 2016
Discretion is an extensive authority or can be called a freedom to act. The purpose of this research is to analyze the philosophical foundation of description and discretion police action against the suspect’s children and to analyze act about the ...
Prima Astari
doaj   +1 more source

Analisis Yuridis Terkini Terhadap Tugas Common Law And Fidusia Direktur di Inggris, Amerika, Kanada Dan Indonesia

open access: yesMimbar Hukum, 2023
This article discusses the role of the Supreme Court in defending the principle of the supremacy of the constitution. This article argues that the Supreme Court has inherent judicial authority to defend the supremacy of the constitution over legislation ...
Yafet Yosafet Wilben Rissy
doaj   +1 more source

Polisi dan Diskresi

open access: yesJurnal Hukum & Pembangunan, 2017
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara penegak hukum, yang dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya yang berat dan luas itu, cenderung tugas-tugas yang dilaksanakan di lapangan dilakukan secara individu (perorangan).
openaire   +2 more sources

Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, seringkali antara kepastian hukum dengan kemanfaatan. Usia KUHAP yang sudah lima puluh tahun ini, terungkap berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (criminal justice
Muhaimin Muhaimin
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy