Results 111 to 120 of about 2,028 (122)
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
Pembaruan Hukum Perluasan Kewenangan DKPP dalam Penyelengaraan Pemilu di Indonesia
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance, 2023Jurnal ini membahas tentang “Pembaruan Hukum Kewenangan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”. DKPP merupakan salah satu Lembaga penyelenggara Pemilu. Perihal pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh DKPP masih terjadi problem. Hal ini disebabkan tidak adanya parameter yang cukup jelas untuk dapat digunakan oleh DKPP dalam menangani ...
openaire +1 more source
Media Abdimas, 2022
Permasalahan utama yang terjadi pada UMKM Binaan DKPP Jabar adalah legalitas,manajemen usaha dan akses permodalan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kinerja usaha dariUMKM sehingga menjadi sulit berkembang. Produk-produk yang dihasilkan dari UMKM DKPPJabar adalah produk pangan lokal yang mempunyai kualitas yang baik, kemasan yang bagus sertaproduk ...
Dody Haryadi +2 more
openaire +1 more source
Permasalahan utama yang terjadi pada UMKM Binaan DKPP Jabar adalah legalitas,manajemen usaha dan akses permodalan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kinerja usaha dariUMKM sehingga menjadi sulit berkembang. Produk-produk yang dihasilkan dari UMKM DKPPJabar adalah produk pangan lokal yang mempunyai kualitas yang baik, kemasan yang bagus sertaproduk ...
Dody Haryadi +2 more
openaire +1 more source
PERAN KELEMBAGAAN ETIK DKPP DALAM MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2020Pada dasarnya, sebagai warga negara kita memiliki harapan yang sama yakni menginginkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia dapat diselenggarakan sesuai asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) berdasarkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ...
openaire +1 more source
Konsep Independent Regulatory Agencies Dalam Kewenangan DKPP Sebagai Lembaga Peradilan Etik
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance, 2022The research in this journal discusses the authority of the Election Organizing Honorary Council (DKPP). DKPP is one of the triumvirate election organizers in Indonesia whose authority is to handle problems that occur between Election Organizing Institutions.
openaire +1 more source
Strategi Komunikasi Humas DKPP melalui Media Sosial Instagram
KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan KomunikasiPenggunaan media sosial adalah metode yang efektif untuk menyebarkan informasi ke berbagai kelompok. Pakar kehumasan dituntut untuk mengelola media sosial secara efektif agar informasi terkait sengketa pemilu dapat dikomunikasikan dengan baik dan akurat kepada publik.
Irfan Fauzi Arief, Anita Rosana
openaire +1 more source
Experimental Study of DKPP-βT Polymeric Thin Film Transistor
2013Master of Applied Science (MASc)
openaire +1 more source
Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi
Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem informasi e-arsip berbasis website dengan menerapkan metode Advance Encryption Standard (AES) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya. Metode penelitian menggunakan model waterfall yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembangunan sistem,
null Dio Rachma Putra +1 more
openaire +1 more source
Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem informasi e-arsip berbasis website dengan menerapkan metode Advance Encryption Standard (AES) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya. Metode penelitian menggunakan model waterfall yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembangunan sistem,
null Dio Rachma Putra +1 more
openaire +1 more source
Journal of Law and Regulation Governance
The Honorary Council of Election Organizers (DKPP) is an institution responsible for resolving ethical violations committed by election organizers, established under the law as part of Indonesia’s election system. As a state institution, the DKPP holds the authority to examine, summon, sanction, and adjudicate such violations through a court-like ...
Wein Arifin, Sukamto Satoto, A. Zarkasi
openaire +1 more source
The Honorary Council of Election Organizers (DKPP) is an institution responsible for resolving ethical violations committed by election organizers, established under the law as part of Indonesia’s election system. As a state institution, the DKPP holds the authority to examine, summon, sanction, and adjudicate such violations through a court-like ...
Wein Arifin, Sukamto Satoto, A. Zarkasi
openaire +1 more source

