Results 91 to 100 of about 425 (123)

Mengawal penegak demokrasi di balik tata kelola bawaslu & DKPP.

, 2016
Buku ini`mengulas tuntas sejarah, posisi kelembagaan, dan penataan organisasi bawaslu dan DKPP dalam membangun kultur budaya kepemilian yang ideal.xxi, 202 hlm.: ilus.; 23 ...
Andriansyah, Hijrah Saputra, Gunawan Suswantoro, Adhika Prasetya Kusharsanto, Khanif Idris, Yugha Erlangga   +5 more
core  

Expression of S-adenosylmethionine Hydrolase in Tissues Synthesizing Secondary Cell Walls Alters Specific Methylated Cell Wall Fractions and Improves Biomass Digestibility. [PDF]

Front Bioeng Biotechnol, 2016
Eudes A, Zhao N, Sathitsuksanoh N, Baidoo EE, Lao J, Wang G, Yogiswara S, Lee TS, Singh S, Mortimer JC, Keasling JD, Simmons BA, Loqué D.   +12 more
europepmc   +1 more source

Dampak Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri) [PDF]

, 2018
Implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sudah diterapkan oleh Kota Kediri dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Namun dalam pelaksanaan program tersebut sebagian besar KRPL yang ada tidak berjalan, dari 39 KRPL yang ada pada tahun 2016
Sulaiman, Fathir Achmad
core  

Membrane-bound Dictyostelium myosin heavy chain kinase: a developmentally regulated substrate-specific member of the protein kinase C family. [PDF]

Proc Natl Acad Sci U S A, 1992
Ravid S, Spudich JA.
europepmc   +1 more source

PERTIMBANGAN DKPP DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK (STUDI KASUS PUTUSAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER KPUD KABUPATEN MUSI BANYUASIN) [PDF]

, 2017
pemerintahan. Jika ada kasus atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diberi wewenang untuk menyelesaikan hal tersebut berdasarkan undang-undang yang
REZA OKTAVIAN, 031324153072
core  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 136- PKE/DKPP/XII/2023 TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK [PDF]

KODE ETIK Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu menjadi isu sentral dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Perhatian publik terhadap kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan ...
AHMAD RAZALI SIREGAR, -
core  

KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

, 2017
This thesis discusses the Honor Council Election Authority (DKPP) Resolving Violations In local elections in 2015 by members of the Election Commission Kapuas Hulu.
MUHAMMAD RESKY RIZAL, S.I.K NPM. A2021151083, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
core  

ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) NO.74/ DKPP-PKE-II/2013 TENTANG DUGAAN ADANYA PELANGGARAN KODE ETIK  PADA SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JATIM TAHUN 2013

, 2019
Abstrak Keputusan hukum DKPP yang meloloskan pasangan Khofifah-Herman untuk mengikuti pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013 dipertanyakan. Pasalnya, DKPP tak memiliki kewenangan hukum untuk membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh KPU Jawa Timur ...
ADIANTO SALIM, YUDO
core  

Peningkatan pelayanan atas penerimaan laporan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP): Laporan Proyek Perubahan

, 2014
Pemilu - kode etik, pelanggaran - DKPP - Diklatpim IV/2/2014Tdk berhalaman :ills.; 30 cm ...
MARTEDI, Fery Yanuar
core  

KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 04/KEDKPP/ VIII/2012)

, 2013
Salah satu permasalahan menarik dalam salah satu pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Aceh Tenggara yang tahapan pelaksanannya dilaksanakan dimulai sejak 1 November 2011 sampai dengan 1 Desember
FANI DENIS ANDREAS
core