Results 71 to 80 of about 425 (123)

MODEL PENGAWASAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (DKPP) DALAM PENYELERANGGARAAN PEMILU BERBASIS PARTISIPATIF MASYARAKAT

open access: yesYustitia, 2022
This article aims to find the form or model of supervision of the honorary board for the implementation of general elections (DKPP) in the implementation of community-based elections. Given the reality that there are still many community activities that cannot be accommodated, this is caused by the absence of an explicit model or arrangement of the ...
openaire   +1 more source

Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas

open access: yesJurnal USM Law Review
This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in ...
Tri Astuti   +3 more
doaj   +1 more source

ATP Mimetic Attack on the Nucleotide-Binding Domain to Overcome ABC Transporter Mediated Chemoresistance. [PDF]

open access: yesACS Med Chem Lett, 2022
Grigoreva TA   +4 more
europepmc   +1 more source

Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Terhadap Putusan DKPP Nomor : 23 -25/DKPP-PKE-I/2012

open access: yes, 2017
The Honorable General Elections Administrator Council (DKPP) was formed to check and decide on the complaints and/or reports about ethical codes violation allegations done by General Elections Administrator based on the mandate of Undang-undang Number 15
Hendri, William
core  

Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik

open access: yesJurnal Konstitusi, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia.
Pan Mohamad Faiz, Muhammad Reza Winata
doaj   +1 more source

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tentang pemberhentian ketua komisi pemilihan umum [PDF]

open access: yes, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tentang pemberhentian ketua KPU dan bagaimana analisis fiqh siya>sah terhadap putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tentang ...
Aldiansyah, Rahmad Yoga
core  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019 DALAM PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

open access: yes, 2022
Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis membutuhkan penyelenggara Pemilu yang berintegritas, oleh karena itu diperlukan kode etik dan lembaga etika Pemilu.
Rosadi, Imron
core  

Kedudukan dkpp dalam penegakan etika pemilu menurut peraturan dkpp nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku pemilu (studi putusan nomor 16-pke-dkpp/i/2024 tentang ketua dan anggota kpu ri)” [PDF]

open access: yes
Dewan kehormatan penyelenggara pemilu merupakan satu-satunya penegak kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017.
Moh Fajar Siddiq,
core  

Democratic Warning Signs after the Constitutional Court Ruling on Capres–Cawapres Age Limits (Netizen Discourse on X)

open access: yesJurnal Review Politik
This research stems from Mahkamah Konstitusi’s decision to change the electoral constitution when the election stage was already underway. Netizens then discussed the decision of the Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) which decided that the ...
Buyung Pambudi   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy