Results 51 to 60 of about 425 (123)
, 2021 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP diberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kode etik (Pasal 157 Ayat (1) UU Pemilu)
Iskandar, Iskandar +2 more
core
Jurnal USM Law ReviewThe research aims to analyze the legal certainty of the Election Organizer Ethics Council (DKPP) based on Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 about ethics' violation of general election organizing institutions.
Firda Arifatuzzahrah +1 more
doaj +1 more source
Fiat Justisia, 2017 The implementation process of the election of Governor of Lampung in 2014 was still a lot of controversy with the process so complicated that ultimately resulted elected leaders, after the long process, sprang DKPP decision relating to the election of ...
Aryo Fadlian
doaj +1 more source
Analisis yuridis putusan DKPP tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu: Studi putusan No.257 anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019 [PDF]
, 2021 Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Putusan DKPP Tentang Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu: Studi Putusan No. 257 Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019” ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah.
Ilma'nun, Lu'lu'
core
Jurnal Ilmu Sosial, 2017 Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari periode pemilu sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat yang diberhentikan oleh DKPP selama ...
Dr. Aidinil Zerra +2 more
doaj +3 more sources
Abuse of Power oleh DKPP: Dampak dan Solusi
Cerdika: Jurnal Ilmiah IndonesiaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan kekuasaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan dampaknya terhadap keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta mengevaluasi efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat intervensi DKPP.
Enny Dwi Cahyani +2 more
openaire +1 more source
KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MEMUTUS PERKARA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Analisis Putusan DKPP No. 74/DKPP/PKE-II/2013) [PDF]
, 2014 Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai salah satu syarat penting sebagai manivestasi dari konsep negara hukum dan demokrasi. Kualitas dari penyelenggaraan Pemilu berkontribusi besar bagi kualitas demokrasi itu sendiri,
MASRI SAID, 031224153103
core
Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan Umum: studi putusan DKPP nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012) [PDF]
, 2019 Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-1/ 2012)” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab dua ...
Saurrohmah, Dewi Ani
core
Analisis Penangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan (DKPP) Pada Tahun 2019 Di Provinsi Riau [PDF]
, 2021 DKPP was formed based on Law Number 15 Year 2011 concerning Election Administrators (Election Law), its authority is regulated in Chapter V concerning DKPP Articles 109 to 115.
Manalu, Mulyadi Ranto
core
PERTAUTAN YANG LEGAL DAN YANG ETIS: PEMAKNAAN REGULASI KPU DAN BAWASLU DALAM PUTUSAN DKPP
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2022 Dalam konteks kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri, di sisi lain terdapat peran saling ...
Muhlisin Muhlisin +2 more
openaire +1 more source