Dkpp - Open Access .click

Results 51 to 60 of about 475 (77)

PERETASAN SITUS MILIK DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU OLEH H DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dialogia Iuridica
Tindakan peretasan terhadap situs milik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan analisis hukumnya berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). H, pelaku peretasan, dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) jo.
Felicia Shadily +2 more
doaj +1 more source

Roles of justice courts: settlement of general election administrative disputes in Indonesia. [PDF]

Heliyon, 2022
Kusdarini E, Priyanto A, Hartini S, Suripno S. +3 more
europepmc +1 more source

IbM PEMBENTUKAN POS EDUKASI AVIAN INFLUENZA UNTUK MENCIPTAKAN SISWA YANG TANGGAP AVIAN INFLUENZA DI PROVINSI BENGKULU

Dharma Raflesia, 2018
Avian influenza (AI) has become a problem for livestock industry mainly for Indonesia poultry industry. It will cost for some economic values and activities, furthermore, it will also disturb the people’s daily lives for the probability of H5N1 virus ...
Heri Dwi Putranto +4 more
doaj +1 more source

ATP Mimetic Attack on the Nucleotide-Binding Domain to Overcome ABC Transporter Mediated Chemoresistance. [PDF]

ACS Med Chem Lett, 2022
Grigoreva TA +4 more
europepmc +1 more source

Independence of The Honorary Board of Election Organizers After The Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021

Jurnal USM Law Review
This study aims to find out what the independence and integrity of the Honorary Board of Election Organisers (DKPP) are after the enactment of Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021. After the enactment of the Constitutional Court Decision No.
Zaki Ulya, Fuadi Fuadi, Aldi Syah Putra
doaj +1 more source

EVALUASI KINERJA DKPP DALAM PENANGANAN KASUS PEMILUKADA SERENTAK JAWA BARAT TAHUN 2015 [PDF]

, 2017
ABSTRAK Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menjadi lembaga yang turut menciptakan pemilu yang demokratis, berkualitas dan berintegritas. Sebagai lembaga baru yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, DKPP dibebankan dengan banyak kasus ...
Hendra, Hendra +5 more
core +2 more sources

Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas

Jurnal USM Law Review
This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in ...
Tri Astuti +3 more
doaj +1 more source

Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik

Jurnal Konstitusi, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia.
Pan Mohamad Faiz, Muhammad Reza Winata
doaj +1 more source

EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

, 2019
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 109 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Suatu lembaga yang di khususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (chek and Balances) kinerja dari KPU dan ...
Nurdin, Maharani
core +1 more source

ANALISIS HUKUM MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019 TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU [PDF]

Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Namun dalam praktiknya, penerapan putusan DKPP sering kali menghadapi tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan pemahaman dan implementasi putusan DKPP ...
Zahrotul Khusnia, NIM.: 20103070043
core +1 more source

law
decision