Results 61 to 70 of about 425 (123)

Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor : 23 -25/DKPP-PKE-I/2012 [PDF]

, 2014
The Honorable General Elections Administrator Council (DKPP) was formed to check and decide on the complaints and/or reports about ethical codes violation allegations done by General Elections Administrator based on the mandate of Undang-undang Number 15
Hendri, W. (William)
core  

Infringement of General Election Ethics in Riau Islands Province, Indonesia

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2020
Violation of ethics that involves the General Election Committee members is due to less concern to the process of the development of democracy. Several cases show that the organizers of the election went to the ethics trial of the Honorary Council of ...
Barta Oktarius Barus, Arry Bainus, Muradi Muradi   +2 more
doaj   +1 more source

MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal pemberhentian tetap secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum)

JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2023
Pada Tahun 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yakni memutus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada salah satu anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Evi Novida Ginting Manik sebagai penyelenggara Pemilu.
openaire   +1 more source

Kewenangan DKPP sebagai lembaga pengawasan etik dalam konsep Independent Regulatory Agencies [PDF]

, 2021
Persoalan kewenangan serta kedudukan dari DKP menjadi poin pembahasan dalam penelitian Tesis ini. Kewenangan yang dimiliki oleh DKPP menimbulkan polemik terbukti dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh DKPP.
Muchlisin, Muchlisin
core  

MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN DAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, KABUPATEN TEGAL

Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 2017
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, dengan kepuasan kerja dan disiplin kerja sebagai variabel mediating dalam Departemen Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP), Kabupaten Tegal.
Sulaefi Sulaefi
doaj   +1 more source

Digital Pilkada

Jurnal Bina Praja, 2020
The advancement of digital technology forces humans to make adjustments in all aspects of life, likewise, with the local elections' holding (Pilkada).
Herie Saksono
doaj   +1 more source

Asas Justitia oleh Hakim dalam Perkara Tata Usaha Negara (Kajian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 181/K/TUN/2016)

Yurispruden, 2018
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang bersifat individual, konkrit, dan final.
Hany Krisna Priratna, Sholahuddin Al-Fatih   +1 more
doaj   +1 more source

Kemandirian dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Analisis Putusan DKPP Terhadap Penyelenggara Pemilu di Sumatera Barat Tahun 2013-2024

Jurnal Konstitusi
Artikel ini membahas tentang pemaknaan prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat ...
Khairul Fahmi, Desip Triananda, Ilhamdi Putra   +2 more
doaj   +1 more source

IbM PEMBENTUKAN POS EDUKASI AVIAN INFLUENZA UNTUK MENCIPTAKAN SISWA YANG TANGGAP AVIAN INFLUENZA DI PROVINSI BENGKULU

Dharma Raflesia, 2018
Avian influenza (AI) has become a problem for livestock industry mainly for Indonesia poultry industry. It will cost for some economic values and activities, furthermore, it will also disturb the people’s daily lives for the probability of H5N1 virus ...
Heri Dwi Putranto, Hardi Prakoso, Nurmeliasari Nurmeliasari, Apri Andani Andani, Yossie Yumiati   +4 more
doaj   +1 more source

PERETASAN SITUS MILIK DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU OLEH H DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dialogia Iuridica
Tindakan peretasan terhadap situs milik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan analisis hukumnya berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). H, pelaku peretasan, dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) jo.
Felicia Shadily, Go Lisanawati, Peter Jeremiah Setiawan   +2 more
doaj   +1 more source