Results 41 to 50 of about 475 (77)

Analisis yuridis putusan DKPP tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu: Studi putusan No.257 anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019 [PDF]

, 2021
Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Putusan DKPP Tentang Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu: Studi Putusan No. 257 Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019” ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah.
Ilma'nun, Lu'lu'
core   +1 more source

Analisis Penangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan (DKPP) Pada Tahun 2019 Di Provinsi Riau [PDF]

, 2021
DKPP was formed based on Law Number 15 Year 2011 concerning Election Administrators (Election Law), its authority is regulated in Chapter V concerning DKPP Articles 109 to 115.
Manalu, Mulyadi Ranto
core   +2 more sources

Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jurnal USM Law Review
The research aims to analyze the legal certainty of the Election Organizer Ethics Council (DKPP) based on Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 about ethics' violation of general election organizing institutions.
Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba   +1 more
doaj   +1 more source

Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor : 23 -25/DKPP-PKE-I/2012 [PDF]

, 2014
The Honorable General Elections Administrator Council (DKPP) was formed to check and decide on the complaints and/or reports about ethical codes violation allegations done by General Elections Administrator based on the mandate of Undang-undang Number 15
Hendri, W. (William)
core  

Kewenangan DKPP sebagai lembaga pengawasan etik dalam konsep Independent Regulatory Agencies [PDF]

, 2021
Persoalan kewenangan serta kedudukan dari DKP menjadi poin pembahasan dalam penelitian Tesis ini. Kewenangan yang dimiliki oleh DKPP menimbulkan polemik terbukti dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh DKPP.
Muchlisin, Muchlisin
core   +1 more source

Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Terhadap Putusan DKPP Nomor : 23 -25/DKPP-PKE-I/2012 [PDF]

, 2017
The Honorable General Elections Administrator Council (DKPP) was formed to check and decide on the complaints and/or reports about ethical codes violation allegations done by General Elections Administrator based on the mandate of Undang-undang Number 15
Hendri, William
core  

Digital Pilkada

Jurnal Bina Praja, 2020
The advancement of digital technology forces humans to make adjustments in all aspects of life, likewise, with the local elections' holding (Pilkada).
Herie Saksono
doaj   +1 more source

MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN DAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, KABUPATEN TEGAL

Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 2017
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, dengan kepuasan kerja dan disiplin kerja sebagai variabel mediating dalam Departemen Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP), Kabupaten Tegal.
Sulaefi Sulaefi
doaj   +1 more source

Asas Justitia oleh Hakim dalam Perkara Tata Usaha Negara (Kajian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 181/K/TUN/2016)

Yurispruden, 2018
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang bersifat individual, konkrit, dan final.
Hany Krisna Priratna, Sholahuddin Al-Fatih   +1 more
doaj   +1 more source

Kemandirian dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Analisis Putusan DKPP Terhadap Penyelenggara Pemilu di Sumatera Barat Tahun 2013-2024

Jurnal Konstitusi
Artikel ini membahas tentang pemaknaan prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat ...
Khairul Fahmi, Desip Triananda, Ilhamdi Putra   +2 more
doaj   +1 more source