Results 21 to 30 of about 425 (123)

Pendampingan dan Pengisian Data Hewan Kurban dan Kebun di DKPP Kota Bandung

Jurnal Pemanfaatan Teknologi untuk Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Menjelang Hari Raya Iduladha, pengelolaan data hewan kurban di Kota Bandung mengalami tantangan signifikan, seperti pencatatan manual yang rentan kesalahan dan keterlambatan distribusi. Untuk mengatasi hal tersebut, tim mahasiswa dari Telkom University melakukan pendampingan kepada petugas DKPP dalam penggunaan dua platform digital: E-Selamat, untuk ...
Rahmat Yasirandi, Muhammad Alfa Razel, Muhammad Ilham Ridho Priyadi   +2 more
exaly   +2 more sources

DIGNITY OF THE FINAL AND BINDING NATURE OF DKPP DECISIONS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY AND RESTORATIVE JUSTICE

Syiah Kuala Law Journal
The base principle of legal certainty is to guarantee that the law must be enforced properly and appropriately, this is because the main purpose of law is certainty. The DKPP's decision is final and binding, so it meant that no legal action could be taken, according to the judicial review of Law Number 15 of 2011 about General Election Organizers.
Joice Soraya, Farhan Farhan, Dedi Wardana Nasoetion, Ikhsan Wahyudi   +3 more
exaly   +2 more sources

Penanganan Kode Etik Pilpres 2024: Komunikasi Politik Lembaga Pemilu (Studi Kasus DKPP)

Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komunikasi politik antar lembaga pemerintah dalam penanganan kode etik pilpres 2024 oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP sebagai salah satu lembaga Penyelenggara pemilu memiliki tugas menangani permasalahan kode etik para penyelenggara pemilihan umum.
Muhammad Ainurridha, Ibnu Hamad, Hendri Prasetya   +2 more
exaly   +2 more sources

Pendampingan, Penyuluhan, dan Pengisian Data Hewan Kurban dan Kebun di DKPP Kota Bandung

Jurnal Pemanfaatan Teknologi untuk Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memiliki peran vital dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui pengelolaan sektor pertanian dan peternakan secara terpadu. Pada subsektor perkebunan, DKPP berkomitmen meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan komoditas unggulan lokal dengan mendorong pendampingan kelompok tani, penerapan teknologi ...
Rahmat Yasirandi, null Revan Ahmad Zayan, null Chantika Syafana Zultantia   +2 more
exaly   +2 more sources

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENCIPTAKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA

De Rechtsstaat, 2019
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu dari triumvirat penyelenggara pemilu di Indonesia. Politik hukum pemilu di Indonesia dalam status a quo memberikan kewenangan yang begitu koersif kepada DKPP terkait dengan penegakkan kode etik.
Xavier Nugraha
exaly   +2 more sources

Pengisian Data Kelompok Kebun Buruan Sae dan Data Hewan Kurban di DKPP Kota Bandung

Jurnal Pemanfaatan Teknologi untuk Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Kegiatan pendataan Kelompok Kebun Buruan SAE dan hewan kurban di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan informasi yang akurat dalam mendukung program ketahanan pangan dan pelaksanaan hari besar keagamaan.
Rahmat Yasirandi, Muhammad Rafly Maulana, Dafi Fala Tansa   +2 more
exaly   +2 more sources

Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP Dan PTUN Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum

Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)
This article discusses the disharmony of authority among The General Election Supervisory Agency (Bawaslu), the Election Organizer Ethics Council (DKPP), and the Administrative Court (PTUN) in resolving regional election (Pilkada) disputes, particularly administrative disputes.
Tri Widyasto Prabowo, Tasya Amira Frananda Siregar, Nathasya Jhonray Siregar, Bryan Idias, Angelica Suciara   +4 more
exaly   +2 more sources

ANALISIS KETIDAKTEPATAN PENERAPAN NORMA OLEH DKPP DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN (STUDI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR178-PKE-DKPP/XI/2020)

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2023
Keberadaan DKPP yang setara dengan KPU dan Bawaslu mestinya tidak menjadikan lembaga ini terkesan lebih “superior”. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020 yang dalam putusannya DKPP hanya menjatuhkan sanksi kepada satu orang teradu, padahal tanggungjawab Bersama atas keputusan bawaslu diambil secara bersama-sama ...
Muhammad Erfa Redhani, Harliansyah Harliansyah   +1 more
openaire   +1 more source

Kedudukan Hukum Putusan DKPP terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Bawaslu yang Merangkap sebagai Pengurus Partai Politik

Journal Evidence Of Law
Elections are a manifestation of people's sovereignty in a democratic system that requires transparency, accountability, and integrity. This research analyzes the executory power of the Election Organizers’ Honorary Council (DKPP) decisions in handling violations of the code of ethics in election administration, particularly by members of the Election ...
exaly   +2 more sources

The Court Mechanism in the Election Organization Ethics Council (DKPP) within the Context of Constitutional Law

Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir
Suartini Suartini
exaly   +2 more sources