Results 21 to 30 of about 475 (77)

PARADIGMA MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

open access: yesJustitia Et Pax, 2021
In several cases of settlement of the State Administrative Court, the Panel of Judges annulled the Presidential Decree (beschikking) which followed up on a Decision of the Honorary Council of Election Organizers regarding the dishonorable dismissal of ...
Ismail Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro
doaj   +1 more source

KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

open access: yesLisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2023
The neutrality of ASN in practical political activities is a problem that has not been resolved by the government or the election organizers themselves. Thus far, 2024 has been the biggest political year in the history of Indonesian democracy because it ...
Dairani Dairani, Ach. Fadlail
doaj   +1 more source

The Efektivitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak 2019

open access: yesJurnal Bina Praja, 2022
Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak pada tahun 2019 sebagai implikasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan lahirnya ...
Muhammad Wahdini
doaj   +1 more source

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014)

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2019
Pemilihan umum sebenarnya adalah tindakan penyaringan kepada pejabat publik. Dengan Bimbingan Pemilu. Salah satu masalahnya pada dasarnya adalah rendahnya integratif pemilihan umum.
Robert Cenedy
doaj   +1 more source

KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MEMUTUS PERKARA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Analisis Putusan DKPP No. 74/DKPP/PKE-II/2013) [PDF]

open access: yes, 2014
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai salah satu syarat penting sebagai manivestasi dari konsep negara hukum dan demokrasi. Kualitas dari penyelenggaraan Pemilu berkontribusi besar bagi kualitas demokrasi itu sendiri,
MASRI SAID, 031224153103
core   +1 more source

MODEL PERAN PERADILAN ETIK DALAM MERAIH KEPERCAYAAN PUBLIK (Studi Kasus Penyelenggara Pemilu Berintegritas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2012-2017)

open access: yesJournal Communication Spectrum, 2017
This study describes communication constitutes organizing the Election Organizer Honorary Council (DKPP) in realizing election organizers with integrity.
Henni Gusfa, Irmawanti
doaj   +1 more source

Manajemen Penetasan Telur Tetas Ayam Sentul (Studi Kasus di UPTD. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas (BPPTU) Jatiwangi)

open access: yesJurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan, 2023
Indikator keberhasilan program pembibitan dalam manajemen penetasan ayam sentul di UPTD. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas (BPPTU) Jatiwangi adalah fertilitas, daya tetas, dan salable chick. UPTD.
Bella Permata Suciati   +2 more
doaj   +1 more source

TINJAUAN SIYASAH QADHA’IYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ARIEF BUDIMAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 123-PKE-DKPP/X/2020) [PDF]

open access: yes, 2022
Hingga saat ini masih marak terjadinya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Melihat pada kondisi tersebut, tentunya berimplikasi terhadap kualitas dan integritas Penyelenggara Pemilu.
Hanum Andriyani, NIM.: 18103070067
core   +1 more source

The Influence of the Decision of the Honorary Council of Election Organizer on the Process of Selecting President and Vice President Candidates

open access: yesRechtIdee
The main component of the main pillar of every democratic system is the existence of a mechanism for regularly channeling people's opinions using general elections which are held periodically.
Muhammad Hendi Hidayat Romadhoni   +3 more
doaj   +1 more source

The Panwaslih Province of Aceh Decision That Conflict With KPU Regulation

open access: yesKanun, 2021
The purpose of the research aims to analyse the validity of the decision by Panwaslih Aceh number 001/PS/SN.20/VII/2018 as opposed to article 60 section (1) letter j under KPU regulations number 14 in 2018.
Riski Afrial   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy