Results 11 to 20 of about 475 (77)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)

open access: yesJournal Presumption of Law
Etika memiliki peran penting bagi penyelenggara Pemilu untuk terciptanya Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan lembaga etik Pemilu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili aduan ...
Imron Rosadi, Adhitya Widya Kartika
doaj   +2 more sources

KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) MENGUBAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR (STUDY KASUS PUTUSAN NO.74/DKPP-PKE-II/2013) [PDF]

open access: yesJurnal IUS, 2015
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kekuatan hukum putusan dari DKPP dalam mengubah atau membatalkan Keputusan KPUD Provinsi Jawa Timur.
Lalu Kukuh Sekartadi
doaj   +2 more sources

Menakar Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) [PDF]

open access: yesJurnal Transformative, 2016
Artikel ini mencoba membahas peran sentral lembaga DKPP dalam proses penyelenggaraan pemilu. DKPP merupakan lembaga yang secara konstitusional memiliki tugas dan fungsi dalam mengawal proses pemilu di Indonesia.
putri dima kusuma
doaj   +2 more sources

PERAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU

open access: yesJustisi
Abstrak: Penyelenggaraan Pemilu sebagai suatu pemenuhan hak politik dari masyarakat. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka dibentuk kode etik penyelenggaraan pemilu yang dibawah kewenangan DKPP.
Muhammad Zulkarnain   +1 more
doaj   +3 more sources

Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 [PDF]

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
The existence of DKPP as one of the administration institutions of elections, causing a variety of problems in the implementation of its authority. This is due to the absence of a sufficiently clear parameters or benchmarks used by DKPP in dealing with ...
Muh. Salman Darwis
doaj   +2 more sources

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum [PDF]

open access: yesJurnal USM Law Review, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2011   tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam ...
Muhammad Syaefudin
doaj   +2 more sources

Pembaruan Hukum Perluasan Kewenangan DKPP dalam Penyelengaraan Pemilu di Indonesia [PDF]

open access: yes, 2023
Jurnal ini membahas tentang “Pembaruan Hukum Kewenangan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”. DKPP merupakan salah satu Lembaga penyelenggara Pemilu. Perihal pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh DKPP masih terjadi problem.
Alfarizi, Muchlisin
core   +1 more source

PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP Nomor 123-PKE�DKPP/X/2020)

open access: yes, 2021
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP diberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kode etik (Pasal 157 Ayat (1) UU Pemilu)
Iskandar, Iskandar   +2 more
core   +2 more sources

Surat Tugas: Pemateri Webinar Nasional Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 Yang Berintegritas, Penyelenggara DKPP, 19 Nopember 2020 [PDF]

open access: yes, 2020
Surat Tugas: Pemateri Webinar Nasional Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 Yang Berintegritas, Penyelenggara DKPP, 19 Nopember ...
hakim, lukman
core   +1 more source

TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Studi Analisis Terhadap Putusan Penyelenggara DKPP RI No. 16-PKE-DKPP/I/2019) [PDF]

open access: yes, 2021
ABSTRAK Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebuah lembaga penegak kode etik bagi penyelenggara Pemilu. Yang bertugas untuk menyelesaikan kasus malpraktik profesi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
Lukmansyah, Lukmansyah
core   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy