Results 31 to 40 of about 425 (123)
KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Jurnal USM Law Review, 2021 Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020. Begitu juga, menganalisis kewenangan KPU dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/SDM.13-SD/05KPU ...
Achmadudin Rajab
doaj +1 more source
PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT DALAM PARADOKS ETIKA DAN HUKUM
Jurnal Litigasi, 2021 Hukum dan etika memiliki keterkaitan diantara keduanya. Namun, tak jarang terjadi pertentangan antara hukum dengan etika. Fenomena tersebut sebagaimana terjadi pada kasus pembatalan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Keputusan ...
Fradhana Putra Disantara
doaj +1 more source
Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 2023 The final and binding phrase on the DKPP decision in the provisions of Article 458 paragraph (13) of the Election Law was submitted for judicial review through the Constitutional Court decision Number RI 32/PUU-XIX/2021. In the provisions of Article 458 paragraph (13), the phrase final and binding means that the DKPP's decision can’t be submitted for ...
Rista Choirun Nisaq +2 more
openaire +1 more source
Islamika Granada, 2023 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan proses pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah. Implikasi penelitian ini ditujukan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum dimana saja pun berada agar dalam hal pelaksanaan ...
Muhammad Ikhbal Saiful
doaj +1 more source
Lentera Hukum, 2018 Nowadays, Indonesia remains challenged to the barrier in means of transportation, especially in small areas in which it makes arduous the Election Organizers Honorary Council (DKPP) to carry out its duties. Based on Article 25 of DKPP Regulation Number 2
Dyan Puspitasari
doaj +1 more source
PARADIGMA MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Justitia Et Pax, 2021 In several cases of settlement of the State Administrative Court, the Panel of Judges annulled the Presidential Decree (beschikking) which followed up on a Decision of the Honorary Council of Election Organizers regarding the dishonorable dismissal of ...
Ismail Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro
doaj +1 more source
KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2023 The neutrality of ASN in practical political activities is a problem that has not been resolved by the government or the election organizers themselves. Thus far, 2024 has been the biggest political year in the history of Indonesian democracy because it ...
Dairani Dairani, Ach. Fadlail
doaj +1 more source
The Efektivitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak 2019
Jurnal Bina Praja, 2022 Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak pada tahun 2019 sebagai implikasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan lahirnya ...
Muhammad Wahdini
doaj +1 more source
Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan, 2023 Indikator keberhasilan program pembibitan dalam manajemen penetasan ayam sentul di UPTD. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas (BPPTU) Jatiwangi adalah fertilitas, daya tetas, dan salable chick. UPTD.
Bella Permata Suciati +2 more
doaj +1 more source
TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Studi Analisis Terhadap Putusan Penyelenggara DKPP RI No. 16-PKE-DKPP/I/2019) [PDF]
, 2021 ABSTRAK Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebuah lembaga penegak kode etik bagi penyelenggara Pemilu. Yang bertugas untuk menyelesaikan kasus malpraktik profesi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
Lukmansyah, Lukmansyah
core