Results 111 to 120 of about 425 (123)
Some of the next articles are maybe not open access.

Program Peningkatan Kinerja Usaha Berbasis Muslimpreneur Terhadap UMKM Binaan DKPP Provinsi Jawa Barat

Media Abdimas, 2022
Permasalahan utama yang terjadi pada UMKM Binaan DKPP Jabar adalah legalitas,manajemen usaha dan akses permodalan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kinerja usaha dariUMKM sehingga menjadi sulit berkembang. Produk-produk yang dihasilkan dari UMKM DKPPJabar adalah produk pangan lokal yang mempunyai kualitas yang baik, kemasan yang bagus sertaproduk ...
Dody Haryadi   +2 more
openaire   +1 more source

Strategi Komunikasi Humas DKPP melalui Media Sosial Instagram

KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi
Penggunaan media sosial adalah metode yang efektif untuk menyebarkan informasi ke berbagai kelompok. Pakar kehumasan dituntut untuk mengelola media sosial secara efektif agar informasi terkait sengketa pemilu dapat dikomunikasikan dengan baik dan akurat kepada publik.
Irfan Fauzi Arief, Anita Rosana
openaire   +1 more source

Analisis Hukum Terhadap Komparasi Putusan Dewan Kehormatan Nomor 35-39-PKE-DKPP/II/2023 Dengan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2022-2024 [PDF]

open access: yes
Pelanggaran kode etik berulang oleh Ketua KPU RI periode 2022–2024 menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjatuhkan sanksi. Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum dan etik dalam dua putusan DKPP terhadap Hasyim Asy’ari serta menelaah standar yang digunakan DKPP dalam menetapkan sanksi ...
Huriyah, Nabilla, Huriyah
openaire   +1 more source

Reconstruction of the Position and Authority of the Honorary Council of General Election Organizers (DKPP) as a QuasiEthical Court of Election Organizers

Journal of Law and Regulation Governance
The Honorary Council of Election Organizers (DKPP) is an institution responsible for resolving ethical violations committed by election organizers, established under the law as part of Indonesia’s election system. As a state institution, the DKPP holds the authority to examine, summon, sanction, and adjudicate such violations through a court-like ...
Wein Arifin, Sukamto Satoto, A. Zarkasi
openaire   +1 more source

Hilangnya Finalisasi Etik: Kajian Kristis terhadap Eksistensi DKPP Pasca Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021

Pemilihan Umum Adalah sarana konstitusional bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan secara langsung, dengan memilih wakil-wakil mereka di lembaga negara. Dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, DKPP memiliki peran penting sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu.
Alfahrezi, Miftah, Syamsir, Agus
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy