Results 101 to 110 of about 425 (123)

PELANGGARAN KODE ETIK: STUDI KASUS PEMBERHENTIAN UMMI WAHYUNI SEBAGAI KETUA KPU JAWA BARAT OLEH DKPP RI

open access: yesJurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora
Kasus pemberhentian Ummi Wahyuni dari jabatan Ketua KPU Jawa Barat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu menjadi isu penting dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Putusan ini, berdasarkan Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024, mencerminkan pentingnya penegakan norma dan ...
openaire   +1 more source

Perencanaan arsitektur enterprise menggunakan Togaf versi 9: studi kasus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

open access: yes
Sebagai lembaga pemerintahan yang melakukan penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) belum memiliki sistem informasi dan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung aktivitasnya, seperti pengaduan,
Novia Widyaningsih
core  

Pengenalan Tentang DKPP Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

open access: yes
Tugas dan wewenang DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraa Pemilihan Umum) berkaitan dengan orang perorang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu.
Jimly Asshiddiqie
core  

Pembaruan Hukum Perluasan Kewenangan DKPP dalam Penyelengaraan Pemilu di Indonesia

open access: yesAs-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance, 2023
Jurnal ini membahas tentang “Pembaruan Hukum Kewenangan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”. DKPP merupakan salah satu Lembaga penyelenggara Pemilu. Perihal pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh DKPP masih terjadi problem. Hal ini disebabkan tidak adanya parameter yang cukup jelas untuk dapat digunakan oleh DKPP dalam menangani ...
Alfarizi, Muchlisin
openaire   +3 more sources

Konsep Independent Regulatory Agencies Dalam Kewenangan DKPP Sebagai Lembaga Peradilan Etik

open access: yesAs-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance, 2022
The research in this journal discusses the authority of the Election Organizing Honorary Council (DKPP). DKPP is one of the triumvirate election organizers in Indonesia whose authority is to handle problems that occur between Election Organizing Institutions.
Muchlisin
openaire   +3 more sources
Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

PERAN KELEMBAGAAN ETIK DKPP DALAM MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2020
Pada dasarnya, sebagai warga negara kita memiliki harapan yang sama yakni menginginkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia dapat diselenggarakan sesuai asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) berdasarkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ...
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy