Results 51 to 60 of about 82,509 (146)

AKIBAT HUKUM KELALAIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN (Studi Kasus Perpanjangan Jangka Waktu HGB Yang Dikuasai Orang Lain Tanpa Seijin Pemegang Hak di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat ) [PDF]

, 2011
Tanah merupakan hal yang penting bagi kelangsungan kehidupan manusia dimana tanah dapat memberikan manfaat yang banyak. Dalam hal ini, tanah yang dimaksud adalah Tanah Hak Guna Bangunan, dapat digunakan untuk keperluan manusia.
HILDA, FASUNDARA
core  

KEDUDUKAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE AND TRANSFER/BOT) DALAM HUKUM TANAH NASIONAL

Jurnal Litigasi, 2017
Indonesia is a state based on a rule of law the goal of which is to realize a just, prosperous, and materially and spiritually equal people. To realize the goal, progressively, sustainable national development has been conducted.
Anita Anita
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA (PENYEWA) TERHADAP INVESTOR AKIBAT TIDAK MELEPASKAN HAK GUNA BANGUNAN PASCA PEMUTUSAN KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA

Jurnal Idea Hukum, 2020
Uncertainty of the status of the building rights after the termination of the contract for the place of business has an impact on third parties (tenants) who do not get certainty to who pays the lease obligations.
Rexon Manihuruk, Tri Lisiani Prihatinah, Sulistyandar Sulistyandar   +2 more
doaj   +1 more source

IMPLIKASI SOSIALISASI PROGRAM LARASITA (LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH) TERHADAP EFEKTIFITAS PENINGKATAN HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR. [PDF]

, 2014
ABSTRAK ALBI ARIA PADMANABA, E0009023. 2014. IMPLIKASI SOSIALISASI PROGRAM LARASITA (LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH) TERHADAP EFEKTIFITAS PENINGKATAN HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR ...
Padmanaba, Albi Aria
core  

PENGGUNAAN TANAH DENGAN HAK GUNA BANGUNAN OLEH CV (TINJAUAN YURIDIS)

Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata), 2022
This research is motivated by the Circular Letter Number: 02/SE-HT.02.01/VI/2019 from the Ministry of Agrarian Affairs which provides an opportunity for CV to manage land in the form of HGB on the grounds of boosting investment. However, the contents of the letter contradict the UUPA which states that CV does not have legal rights to land management in
Thesya Lia Nur'aini, Dwi Sisbiantoro
openaire   +1 more source

VERIFIKASI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KABUPATEN SUMEDANG

Journal Presumption of Law, 2019
Pembangunan yang meningkat di segala bidang, juga menyebabkan meningkatnya keperluan akan tersedianya tanah dan atau bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan ...
Riky Pribadi, Sari Oktaviyani
doaj   +1 more source

PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PERMOHONAN HAK BARU ATAS TANAH NEGARA YANG HAK GUNA BANGUNANNYA TELAH BERAKHIR ( Studi Kasus di Kota Administrasi Jakarta Barat ) [PDF]

, 2012
Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 1 menyebutkan bahwa ”Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya, pada tingkatan tertingi dikuasai Negara sebagai orgnisasi ...
NOVITA , MELATI
core  

PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN BERSAMA ATAS HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN (Studi Pada Perum Perumnas Klender Jakarta Timur) [PDF]

, 2016
Pada saat hak guna bangunan diatas hak pengelolaan berakhir, pemegang HGB menginginkan HGB diperpanjang, namun pemegang HGB ingin menghentikkannya. Mengetahui Hambatan dalam proses perpanjangan HGB diatas HPL, perlindungan hukum bagi pemegang HGB ...
Adhi , Slamet Riyadi
core  

PERUBAHAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH

Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama
Abstract In Probolinggo Regency, there are many lands that were built to be residential houses, one of which is housing with the status of Building Use Rights (HGB). This research is to find out how the implementation of the change in Rights from Building Use Rights to Ownership Rights based on the Basic Agrarian Law (LoGA) Number 5 of 1960 This ...
Abdur Rohim, null Rudi Cahyono
openaire   +1 more source

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH INSTANSI PEMERINTAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA [PDF]

, 2010
Muhamad Naser. 2003. Aspek-aspek hukum dalam pengelolaan aset tanah instansi pemerintah menurut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang “pengelolaan barang milik negara/daerah” pemerintah kota Surakarta.
NASER, MUHAMAD
core