Results 71 to 80 of about 118 (102)

Kedudukan BPN RI dalam Menghadapi Problematika Putusan Non-Executable Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Anotasi Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 An PT. Taman Ogan Permai

Lex Librum, 2018
Adanya gugatan di Pengadilan terhadap sertipikat bukan merupakan hal baru lagi, mengingat stelsel yang dianut dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah stelsel negatif bertendensi positif.
Rani Arvita
doaj  

KEDUDUKAN BPN RI DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIK PUTUSAN NON-EXECUTABLE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 158/PK/TUN/2011 TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 132

Jurnal Media Hukum, 2016
The existence of a lawsuit in court against the certificate is not a new thing anymore , given stelsel adopted in the system of land registration in Indonesia is negative stelsel positive tendency .
Rani Arvita
doaj  

Analisis Keabsahan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Terbit diatas Laut

Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
This research analyzes the validity of Building Use Rights (HGB) certificates over the sea using normative legal research methods. The research focus includes validity variables, HGB certificates, and the sea, by examining related laws and regulations, legal principles and doctrines.
null Syahril Hidayat, null Melly Rifa’atul Lailiyah, null Rizki Nurdiansyah   +2 more
openaire   +1 more source

Aspek-Aspek Yuridis Pemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing yang Berkedudukan Di Indonesia

Lex Librum, 2018
Menurut Pasal 42 UUPA, bahwa yang mungkin memiliki hak penggunaan di antara mereka adalah negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Karena penggunaan lahan salah satunya adalah terkait Pemilikan Rumah Tinggal atau hunian oleh orang asing ...
Syamsu Thamrin
doaj  

KAJIAN YURIDIS KONVERSI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH YAYASAN

JURNAL ILMIAH ADVOKASI, 2023
Sunyoto Sunyoto, Nynda Fatmawati Octarina   +1 more
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

PENYULUHAN HUKUM PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK

Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
This study aims to analyze the process of changing the status of Building Use Rights (HGB) to Ownership Rights (HM) in Merjosari Village, Lowokmaru District, Malang City. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type, where data is collected through in-depth interviews and participatory observation.
null Satrio Abdillah, null Saiful Anwar Reza, null Mardayan Arifandi, null Reflyna Karnesih   +3 more
exaly   +2 more sources

KEDUDUKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH RUMAH TINGGAL

JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE, 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lahir dan berakhirnya hak tanggungan terhadap hak guna bangunan atas tanah rumah tinggal dan mengetahui kedudukan hak tanggungan terhadap hak guna bangunan atas tanah rumah tinggal. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan.
openaire   +1 more source

EKSEKUSI JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN DALAM STATUS HAK TANGGUNGAN

Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2023
Pada umumnya diatas tanah hak pengelolaan tersebut dapat diberikan hak gunabangunan. Dan diatas hak bangunan dapat dibebankan hak tanggungan. Penelitianini berusaha mencari dan menganalisis kekuatan yuridis Hak Guna Bangunan diatasHak Pengelolaan serta eksekusi jaminan Hak Guna Bangunan diatas HakPengelolaan dalam status pembebanan Hak Tanggungan ...
openaire   +1 more source

Konstitusionalitas Rencana Perpanjangan Hak Guna Bangunan di Ibu Kota Nusantara

Proceeding Legal Symposium, 2023
The government plans to make a Government Regulation (PP) that would regulate the extension of Building Use Rights (HGB) in the Archipelago Capital City (IKN). This HGB later could be extended for 160 (one hundred and sixty) years. If passed, this PP is contrary to the Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations which regulates the ...
Rini Maisari, Ansharullah Ansharullah
openaire   +1 more source

PELAKSANAAN PENINGKATAN STATUS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK

2022
Bahwa rumah tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan dan karena itu untuk menjamin pemilikan rumah tinggal bagi warga negara Indonesia perlu menjamin kelangsungan hak atas tanah tempat rumah tinggal tersebut berdiri,  berhubung dengan itu perlu meningkatkan pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang masih dipunyai ...
Hidayat, Taufik, Firdaus, Zaky
openaire   +1 more source