Results 51 to 60 of about 118 (102)

ANALISIS PELEPASAN HAK GUNA BANGUNAN DAN KUASA EKS KOBA TIN

open access: yesReformasi Hukum Trisakti, 2022
Berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah Negara yang tidak diperpanjang mengakibatkan tanahnya kembali kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya satu tahun. tetapi yang terjadi, PT Koba Tin belum terlihat adanya ketentuan mengenai hal tersebut diterapkan dan melakukan pelepasan hak dan kuasa khususnya hak prioritas terkait hak ...
null Ara Hasna Khairunnisa   +1 more
openaire   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI APARTEMEN ATAU RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN

open access: yesArena Hukum, 2018
  The construction of apartments or flats whose land comes from management rights on behalf of the government is very potential to cause disputes between the government, pengembangs and owners of apartments.
Yusuf Saepul Zamil
doaj   +1 more source

ANALISIS HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI KEPEMILIKAN RUMAH DENGAN TANAH BERSERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI PT. SUCI GRIYA PERSADA

open access: yesAt-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2019
Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa praktik transaksi jual-beli rumah dengan tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di PT. Suci Griya Perdana melalui perspektif hukum kontrak syariah.
Rabiatul Adhawiyah   +2 more
doaj   +1 more source

PERKEMBANGAN PENGATURAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM TANAH NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

open access: yesJurnal Litigasi, 2016
This study aims: first, to analyze the development of objects arrangement waqf in perspective National Land Law and the Law of Islam; secondly, analyze the status of waqf land of the provisions in the Basic Agrarian Law with the birth of Waqf Act ...
FX. Sumarja
doaj   +1 more source

Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

open access: yesJurnal Konstitusi, 2018
Pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditujukan untuk memastikan agar warga ...
Damian Agata Yuvens
doaj   +1 more source

PEMBERIAN HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN DIATAS BEBERAPA HAK GUNA BANGUNAN PERORANGAN

open access: yesBadamai Law Journal, 2016
The objectives of this research are: (1) to study and analyze the status of ownership of a modern shopping center or mall upon some tenure individual rights. (2) to study and analyze the process of grantingownership rights for apartment unit.The method used in this research was normative, that is, a legal research which was based on legal materials ...
openaire   +2 more sources

Modul Terkait Peningkatan Status Tanah Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik

open access: yes, 2022
Nama : Laily Indrianingsih NBI ; 1311800161 Dosen Pembimbing Lapangan : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H, M.H https://independent.academia.edu/ernyherlinsetyorini https://zenodo.org/record/3628052#.YfThE ...
openaire   +2 more sources

Pemanfaatan Tanah Aset PT. Kereta Api oleh Pihak Ketiga

open access: yesKanun, 2018
Penelitian ini ingin menjawab bagaimana pemanfaatan tanah aset PT. Kereta Api Indonesia oleh pihak ketiga. Pemanfaatan tanah aset bertujuan untuk pengembangan potensi dan penunjang kegiatan usaha PT. KAI.
Oky Nasrul
doaj   +1 more source

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
PPAT dalam membuat akta terlebih dahulu wajib memastikan Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran BPHTB.
Reta Permata Kasman, Khairani, Syofiarti
doaj   +1 more source

PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN RUMAH TINGGAL DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK DIATAS HAK PENGELOLAAN

open access: yesJCH (Jurnal Cendekia Hukum), 2019
The time period given to Building Utilization Rights for houses and used as collateral for debts by the Debtor, will cause legal problems in the future, the debtor does not have legal certainty regarding his rights, and for Creditors it will be difficult to sell in the event of bad credit. Debtor based on PerMenAg / Ka. The Land Agency Number 5 of 1998,
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy