Results 71 to 80 of about 82,509 (146)

KEDUDUKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIKALAHKAN OLEH SURAT GIRIK/KIKITIR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UUPA JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH [PDF]

open access: yes, 2018
Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada Tahun 1960, hukum pertanahan di Indonesia mengalami perubahan, yaitu menghapuskan sistem pertanahan di Indonesia yang bersifat dualisme/pluralisme dan diganti dengan hukum tanah yang bersifat unifikasi ...
NINDIA PITALOKA RISWANDINI, 141000306
core  

POTENSI PENDAPATAN, EFEKTIVITAS, DAN TAX EFFORT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2010-2014 [PDF]

open access: yes, 2016
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui potensi pendapatan, 2) effektivitas, dan 3) tax effort Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Karanganyar tahun 2010-2014. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
ASTUTI, HERRA
core  

Hak Pakai Atas Rumah Hunian Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin [PDF]

open access: yes, 2017
Di Indonesia peraturan mengenai pertanahan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, dimana dalam UUPA diatur mengenai larangan atas kepemilikan tanah hak milik bagi orang asing.
Sarjana, I. M. (I)   +2 more
core   +1 more source

Modul Terkait Peningkatan Status Tanah Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik

open access: yes, 2022
Nama : Laily Indrianingsih NBI ; 1311800161 Dosen Pembimbing Lapangan : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H, M.H https://independent.academia.edu/ernyherlinsetyorini https://zenodo.org/record/3628052#.YfThE ...
openaire   +1 more source

Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

open access: yesJurnal Konstitusi, 2018
Pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditujukan untuk memastikan agar warga ...
Damian Agata Yuvens
doaj   +1 more source

Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Jual Beli Tanah Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 [PDF]

open access: yes, 2017
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang jual beli tanah menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan bagaimana proses Balik nama sertifikat hak milik atas jual beli tanah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 ...
Mokoagow, A. A. (Areini)
core   +1 more source

POTENSI DAN PERMASALAHAN PULAU SANGIANG SEBAGAI OBJEK TANAH TERLANTAR

open access: yesBHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2015
: Sangiang island is a natural tourist park having a strategic location as it is situated at Sunda strait. The place is popularly called seven wonders of Banten since the island has a high Land Value.
Dian Aries Mujiburohman
doaj   +1 more source

Penyimpangan Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah [PDF]

open access: yes, 2013
Salah satu kegiatan dalam hal pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak oleh Kantor Pertanahan. Dengan diterbitkan sertipikat ini, nantinya akan dengan mudah dapat dibuktikan siapa pemegang haknya.
Santoso, U. (Urip)
core   +3 more sources

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
PPAT dalam membuat akta terlebih dahulu wajib memastikan Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran BPHTB.
Reta Permata Kasman, Khairani, Syofiarti
doaj   +1 more source

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN ATAS OBYEK TANAH YANG SAMA UNTUK PENGADAAN JALAN TOL PURBALEUNYI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH [PDF]

open access: yes, 2018
Kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kepastian hukum terhadap bukti kepemilikan atas obyek tanah yang sama untuk pengadaan jalan tol purbaleunyi mengacu pada ...
SANTRI AJI PUTRA, 141000214
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy