Results 51 to 60 of about 104 (86)

Penerapan Prinsip Kemakmuran Rakyat Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

Unes Journal of Swara Justisia
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 menyatakan bahwa terdapat 9 Pasal yang inkonstitusional dalam Undang-Undang Migas.
Dola Riza, Boiziardi AS
doaj   +1 more source

Analisis Yuridis Hak Menguasai Negara melalui Izin Pemakaian Tanah (IPT) untuk Kepentingan Umum

Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Provision of land is an obligation of the State in line with the concept of the right to control land by the State. In principle, the state has the authority and also the obligation to carry out equitable designation and utilization for the community as the fulfillment of human rights.
null Galang Putra Praja, null Heru Kuswanto   +1 more
openaire   +1 more source

IMPLIKASI PENAFSIRAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP POLITIK HUKUM AGRARIA PADA PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

Law Review, 2019
<p>Salah satu pengaturan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (<em>welfare state</em>), dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa,”bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran ...
Nina Amelia Novita Sari, Ezra Tambunan, Patricia Inge Felany, Xavier Nugraha   +3 more
openaire   +2 more sources

Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Tentang Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam

Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2013
Penelitian ini menganilisis sinkronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat   dalam pengelolaan sumber daya alam serta implikasinya.
Fifik Wiryani, I Nyoman Nurjaya, Warkum Soemitro   +2 more
doaj  

KONSTRUKSI HAK MENGUASAI NEGARA DALAM TATA LAKSANA PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN SEMARANG

Jurnal Pembaharuan Hukum, 2014
In the implementation of land acquisition for public purposes (project Semarang-Solo toll road) there has been a priority of the State's Rights. implementation of the State's rights to land are not always parallel with the ideals of prosperity, welfare and even justice.
openaire   +2 more sources

Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqashid Syariah

Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam konteks hukum, penguasaan atas tanah oleh negara menjadi isu penting yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.
openaire   +1 more source

Hak Menguasai Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Oleh Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga

JUSTISI, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan  kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah sebagai lembaga Negara yang berwenang mengurusi tentang tanah. Tanah merupakan obyek yang urgen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Berdasarkan penelitian dan Pembahasan, maka penulis Perkembangan tidak ...
openaire   +2 more sources

Konsistensi Implementasi Hak Menguasai Negara Dalam Upaya Mengatasi Dominasi Perekonomian Asing Guna Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional

Jurnal Hukum, 2014
 AbstractThe president—Jokowi, has a mandate from the people to make Indonesia to be more equitable and prosperous. In order to fulfill this mandate, he has set nine priority programs known as the concept of Nawa Cipta. This program calls for concrete steps so as not merely a wish list.
openaire   +1 more source

HAK MENGUASAI NEGARA DALAM SISTEM TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012

Jurnal Hukum dan Peradilan, 2016
The Constitutional Court Decision No. 36 / PUU-X / 2012 concerning the unconstitutionality of BP Migas in Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas has provoked public debate about the management systems of Indonesian oil and gas. This study focuses on the following questions: First, what the meaning and the concept of the state control rights of oil and gas ...
openaire   +1 more source

Eksistensi Penanaman Investasi Asing di Indonesia dan Hak Menguasai Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

Jurnal Hukum, 2016
 AbstractActually the existence of foreign investment in Indonesia is not new phenomenon, due to foreign investment exist since colonialism era.The existence of foreign investment is still continuing to Soeharto era until reformation era. Spirit of foreign investment in colonialism era, Soharto era, and reformation era are different.
openaire   +1 more source