Results 41 to 50 of about 104 (86)
Asas-asas hukum perjanjian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Progresif, 2019 Selain memiliki nilai ekonomis, tanah dalam Pasal 6 UUPA dikatakan memiliki fungsi sosial, artinya, selain untuk kepentingan individu, tanah juga harus bermanfaat bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Setiap kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum
Rosmidah Rosmidah
doaj +1 more source
Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Jurnal Konstitusi, 2018 Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah BUMN dikarenakan kinerja BUMN yang dinilai belum memuaskan dan masih terdapatnya birokrasi yang menyebabkan profesionalisme BUMN menjadi rendah ...
Josefhin Mareta
doaj +1 more source
Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara
Al-Azhar Islamic Law Review, 2019 Kewenangan izin pengelolaan wilayah pesisir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kepada pemerintah provinsi. Ini akan lebih efektif karena pemerintah provinsi dapat mengawasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan pengelolaan kawasan pesisir, termasuk
Zulkifli Aspan +3 more
openaire +2 more sources
HAK MENGUASAI NEGARA DI KAWASAN HUTAN: BEBERAPA INDIKATOR MENILAI PELAKSANAANNYA
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2014 AbstrakKementerian Kehutanan (sekarang berganti menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sedang menjalankan program percepatan pengukuhan kawasan hutan. Tujuannya antara lain menciptakan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Meskipun demikian, persoalan lebih mendasar dari percepatan pengukuhan kawasan itu adalah memperjelas
openaire +2 more sources
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2003 The UUPA is a transitional act product which is made to change the characteristic of colonial Law of agrarian field into the agrarian law which is in accordance with the form and idea of Indonesia Republic Unitary State. In practice, during the new order regime,the authorities abused the State Authorization Right and gave the investors the privileges ...
Syamsudin, Muhammad, Basuki, Ahmad
openaire +3 more sources
Konstitusionalitas Kewenangan Badan Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
Jurnal KonstitusiPenelitian ini berfokus menjawab konstitusionalitas kewenangan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan. Penelitian ini bertujuan memperoleh dua hal. Pertama, klasifikasi EBT dalam cabang produksi penting dan menguasai hajat
Nivia Nivia +3 more
doaj +1 more source
REKONSEPTUALISASI ASAS DEMOKRASI EKONOMI DALAM KONSTITUSI INDONESIA
Arena Hukum, 2015 Economic democratic principles as a basis for the formulation of economic regulation in the national economy plays a role in strengthening democratic governance and steering regulator goes into the national economy. Government is not stable, in the sense
Reka Dewantara
doaj +1 more source
EKSISTENSI HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL
Mimbar Hukum, 2012 This article discusses whether the right of management can be categorized as the state control over land or as land rights. The Basic Agrarian Law is silent on right of management, but rather implicitly mentions it as mere ‘management’.
Urip Santoso
doaj
Peran Badan Bank Tanah Sebagai Land Manager Dikaitkan Dengan Fungsi Sosial Atas Tanah
Unes Journal of Swara JustisiaTulisan ini menganalisis bagaimana peran badan bank tanah sebagai land manager, khususnya dikaitkan atas fungsi sosial atas tanah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal.
Afifah Satrianty, Nadia Maulisa
doaj +1 more source
Administrative and Environmental Law ReviewThe management the mining sector is under the state’s authority as mandated by the Indonesian Constitution. The principle of Hak Menguasai Negara (State’s Right to Control) grants the state comprehensive authority over mining activities, including policy-
Adhe Ismail Ananda +2 more
doaj +1 more source