Results 31 to 40 of about 104 (86)
Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia,dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta
Jurnal Politik, 2017 Undang-Undang No. 30 tentang Pokok Agraria Tahun 1960 mengatur bahwa negara Indonesia (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) merupakan satu-satunya pemegang wewenang pertanahan yang dapat menguasai dan memberikan hak atas tanah pada warganegara. Namun,
Carolus Bregas Pranoto
doaj +1 more source
Manajemen Pengorganisasian Lembaga Pembelajaran Bahasa Asing Mayantara School
Tarling, 2020 Saat ini Bahasa seakan menjadi primadona dimata masyarakat, banyak generasi milenial yang tertarik mempelajari Bahasa Asing. Tujuan mereka ingin menguasai Bahasa tersebut ingin melanjutkan studi mereka di negara yang mereka tuju demi mewujudkan cita ...
Muthiah Muthiah +2 more
doaj +1 more source
JURNAL RECHTENS, 2023 Kedudukan hak menguasai negara di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan hak penguasaan sepenuhnya terhadap kekayaan alam yang ada di dalamnya guna kemakmuran rakyat Indonesia. Di sisi lain, UUPA juga mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai hak mengelola atau memanfaatkan tanah untuk ke-pentingan bersama. Terkait dengan
Hans Blix Baarixur Rahman +1 more
openaire +1 more source
Celah Hukum yang Terselubung: Problematika Regulasi Peran Swasta dalam Pelayanan Air Minum
Jurnal KonstitusiKonsep ‘hak menguasai negara’ secara konstitusional mengamanatkan penyediaan air minum oleh negara. Namun, keterbatasan kapasitas negara menciptakan kesenjangan layanan yang diisi oleh pluralitas aktor non-negara, termasuk komunitas dan perusahaan ...
Mohamad Mova Al’Afghani +1 more
doaj +1 more source
Jurnal IUS, 2016 Secara filosofis tanah tercantum dalam UUD RI 1945 dalam Pasal 33 ayat (3). Ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1), hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik.
Sayaman Harahap
doaj +1 more source
HAK MENGUASAI NEGARA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI ERA OTODA
JOURNAL EQUITABLE, 2023 The economy is structured as a joint venture based on the principle of kinship", the meaning is profound, namely that the economic system developed gotong royong. The inherent meaning of people's economic rights to be maintained by the State Ruled Rights. Law Number 3 of 2020, Article 92 provides authority in the form of rights for mining license (IUP)
openaire +1 more source
PENILAIAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP CABANG PRODUKSI YANG DIKUASAI OLEH NEGARA
Jurnal KonstitusiCabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terkait dengan penilaian mengenai cabang produksi, berada di tangan Pemerintah bersama DPR.
Desi Fitriyani
doaj +1 more source
KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA TERHADAP TANAH DALAM HUKUM TANAH (UUPA) DAN KONSTITUSI
GANEC SWARA, 2021 The concept of the State's Right to Control over Land in Land Law (UUPA) and the Constitution are things that need to be clarified based on law. The type of research in this research is normative research, namely research on legal principles related to the concept of the State's right to control over land seen from the aspects of the Basic ...
openaire +2 more sources
Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah
Fiat Justisia, 2012 The existence of mastering rights of the state for land is the constitutional base for state to arranging the exploitation of land in Indonesia for the maximum of people prosperity. The Competention as expressed in Section 33 sentence ( 3) UUD 45 and get
Andi Bustamin Daeng Kunu
doaj
KEPASTIAN HUKUM KONTRAK KARYA P.T. FREEPORT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS HAK MENGUASAI NEGARA
, 2018 Kontrak karya penambangan emas di Kabupaten Mimika (Papua) ditanda-tangani oleh Pemerintah Indonesia dengan P.T. Freeport Indonesia di tahun 1967, berarti Pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Persoalan yuridis yang perlu diperhatikan terkait dengan peran Pemerintah Indonesia (badan hukum publik) yang ...
Tengku Erwinsyahbana +1 more
openaire +2 more sources