Results 21 to 30 of about 104 (86)

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Dalam Dimensi Politik Hukum Konstitusi

Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 2021
AbstractConstitutionally, the state no longer acts as the owner of the land, but only as the holder of the right to control. In the principle of state control, the relationship between the state and society, society cannot be subordinated to its position under the state, because the state actually receives power from the community to regulate the ...
Baetal, Bachtiar, Wardhani, Dwi Kusumo, Ekawati, Dian   +2 more
openaire   +2 more sources

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AGRARIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2022
Pengelolaan sumber daya agraria sesungguhnya harus disandarkan pada nilai-nilai kepentingan bersama demi kepentingan umum tetapi juga harus responsif pada hak-hak dasar rakyat. Kepentingan umum yang dikedepankan dalam penggunaaan tanah berada dalam domainnya Negara/Pemerintah. Hak menguasai Negara yang tertuang tegas dalam instrunen hukum dasar (Undang
Akhmadi Yusran, Deden Koswara
openaire   +2 more sources

Keadilan sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN

Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 2023
Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konsitusional bagi negara dalam melaksanakan perekonomian nasional. Hak menguasai negara yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, salah satunya diwujudkan dengan pengusahaan ekonomi melalui BUMN. Perkembangan ekonomi global menuntut BUMN berbenah dan kebijakan strategis yang dipilih oleh pemerintah untuk itu adalah ...
Huta Disyon, Kevin Bhaskara Sibarani
openaire   +1 more source

Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara

Jurnal Pertanahan, 2022
ABSTRAKLahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melahirkan Bank Tanah dengan fungsi perolehan tanah banyak mengalami kritikan di kalangan masyarakat dan pemerhati agraria dikarenakan dianggap bertentangan dengan hak menguasai negara terhadap bumi, air, dan kekayaan di dalamnya pada Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945.
Siswoyo Siswoyo, Imran Imran
openaire   +1 more source

ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM NOMOR 52/G/2010/PTUN.MTR TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT PENGGANTI HAK MILIK ATAS TANAH

Jurnal IUS, 2017
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 52/G/2010/PTUN.MTR terhadap pembatalan sertifikat pengganti hak milik atas tanah, kepastian hukum terhadap sertifikat pengganti hak milik atas tanah yang ...
I Dewa Putu Satriadiana
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BUMN UNTUK MELAKUKAN MONOPOLI DAN ATAU PEMUSATAN KEGIATAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN

Audito Comparative Law Journal, 2020
Pemerintah dalam perannya meningkatkan perekonomian Negara harus dikuti oleh campur tangan semua pihak. Salah satunya yaitu campur tangan BUMN yang merupakan perusahaan yang memiliki peran besar dalam memberikan sumber pendapatan Negara.  Oleh karena itu
Enggi Syefira Salsabila
doaj   +1 more source

Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah

FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2015
The existence of mastering rights of the state for land is the constitutional base for state to arranging the exploitation of land in Indonesia for the maximum of people prosperity. The Competention as expressed in Section 33 sentence ( 3) UUD 45 and get furthermore coherent in Section 2 sentence ( 1) UUPA, so that state in conducting arrangement have ...
openaire   +2 more sources

Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumberdaya Agraria

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2005
The ideal aspiration which exists in the Authority Rights of a State conception is to place the State as a party who has the authority to regulate the use of the State property to the welfare of the society. The Aspiration requires a neutral State which is free from the interest of others, except the interest of social welfare. However, In the reality,
openaire   +3 more sources

HAK MENGUASAI NEGARA, PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2008
Abstrak The right of management of the state since early Dutch colony until thisrecent transition era has became terminology that been debated. Thatcontroversy persists by the strength of the state intervention through the vitalnatural resources for agrarian nations beside biased articulation indiscourse but also on state right in praxis terms.
openaire   +2 more sources

Penerjemah Tersumpah: Pengaturan dan Praktiknya

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020
Permohonan pengangkatan calon penerjemah tersumpah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengalami peningkatan. Untuk menindaklanjuti hal ini telah diterbitkan ketentuan yang menjadi dasar dalam teknis pengangkatan, pemantauan, dan ...
Edward James Sinaga
doaj   +1 more source