Constitutional Court Decision No. 85 / PUU - XII / 2014 to restore control over the water resources of the country, including in terms of management and enterprise.
I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
doaj +3 more sources
Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Peruntukannya [PDF]
Pesatnya laju pembangunan, terutama bila dikaitkan dengan arus globalisasi dewasa ini, masalah pertanahan diyakini akan semakin berkembang pesat pula, karena tidak lagi sekedar masalah sesederhana yang diperkirakan, akan tetapi lebih jauh dari itu akan ...
Marulak Pardede
doaj +2 more sources
Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang
Failures indicated by countries with individualistic capitalist liberal ideology (the classical rule of law state) and those with socialist ideology spawned welfare state ideology that seeks to combine the principles of the rule of law with the ...
Marilang Marilang
doaj +2 more sources
PERKEMBANGAN HAK NEGARA ATAS TANAH: HAK MENGUASAI ATAU HAK MEMILIKI?
Artikel ini ditulis dengan tujuan membahas perkembangan konsep hak menguasai negara, sebagai satu-satunya hak kebendaan yang diberikan Konstitusi kepada negara Indonesia.
Afifah Kusumadara
doaj +1 more source
Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba
Mineral and coal is one of Indonesia’s natural resource potential. Natural resources can bring prosperity for the people of Indonesia. Therefore we need a pro-mining policies of national economic interests.
Victor Imanuel Williamson Nalle
doaj +2 more sources
PEMBATASAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Water is a basic requirement of all living creatures on earth. One one hand, the available of water in nature which potentially can be exploited by human tend to quality decline.
Diah Pawestri Maharani
doaj +3 more sources
Hak Menguasai Negara: Konsep dan Implikasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia
Hak Menguasai Negara (HMN) memberikan otoritas kepada pemerintah dalam melakukan pemanfaatan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam. HMN merupakan refleksi atas Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945.
Riswandha Imawan, Al Yasir
doaj +2 more sources
Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 [PDF]
This study examines, Firstly, aspects of the formation of Law Num. 2/2012. Secondly, interpretation of the meaning of development in the public interest. Thirdly, the compensation process for the release of land rights for development.
King Faisal Sulaiman
doaj +2 more sources
Konflik Agraria: Sebuah Refleksi Hak Menguasai Negara Atas Tanah
The state's right to control land as a principle is often problematic in practice. The problem generally lies with the state which tends to use land only for economic and oligarchic interests. As a result, the right to control the state whose function is to prosper the people cannot be realized.
Fifik Wiryani, Mokhammad Najih
openaire +1 more source
HAK MASYARAKAT YANG MENGUASAI TANAH NEGARA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Merealisaikan suatu pembangunan, tidaklah dapat dilepaskan dari kebutuhannya akan tanah. Baik pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pembangunan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada pihak swasta (investor). Semakin pesat tingkat pembangunan, maka akan semakin banyak jumlah tanah yang dibutuhkan.
Frency Siska +2 more
openaire +1 more source

