Results 31 to 40 of about 148,408 (125)

Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan

Khazanah Hukum, 2021
Masalah Dalam penelitian ini menggunakan peneliatian normative dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana desain model pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.
Elfid Nurfitra Mubarok, Alwi Al Hadad
doaj  

Dampak Pemecatan Sewenang-Wenang Hakim Konstitusi Terhadap Masa Depan Konstitusi Nasional Indonesia

Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2023
At present, constitutional institutions have efforts to be politicized by the exact same institution, namely the legislative body. According to Kurnia Ramadhana, ICW's Political Corruption Division, in a seminar organized by Sahabat ICW, there was a haphazard and authoritarian practice of the DPR RI towards the Constitutional Court which was very ...
Sabila Riri, Arif Wibowo
openaire   +1 more source

IMPLIKASI PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KEMANDIRIAN HAKIM (STUDI KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM ASWANTO) [PDF]

, 2023
Pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi adalah salah satu problem konstitusional serius. Pertama, karena Aswanto diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebuah lembaga politik yang secara konstitusional tidak memiliki kewenangan untuk ...
Ahmad Farisi, NIM.: 19103070090
core   +1 more source

Menjaga Independensi Hakim Konstitusi: Studi Komparasi Mekanisme Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan

Jurnal Konstitusi
Kasus penggantian Hakim Konstitusi Aswanto dari jabatannya oleh DPR selaku lembaga pengusulnya adalah bentuk politisasi yudisial yang mengancam independensi personal hakim konstitusi.
Satrio Febriyanto, Qurrata Ayuni
doaj   +1 more source

DEGRADASI KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PROSES SELEKSI HAKIM KONSTITUSI [PDF]

, 2023
ABSTRAK Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lalu menggantinya dengan Guntur Hamzah menimbulkan perdebatan antara DPR dan akademisi.
Husnul Hayati, Lufitra
core   +1 more source

PENGAWASAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL

ADIL: Jurnal Hukum, 2015
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 Tentang Yudisial Review UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial) AbstractChapter 1 Article 3 of the 1945 Constitution stipulates that the State of Indonesia shall be a state based on the rule of law, and thus one of the underlying principles is that the State should provide the ...
openaire   +2 more sources

A Politik Hukum Disseting Opinion Pengujian UU Terhadap UUD 45 Dalam Rangka Mencari Kebenaran Hukum

Jurnal Konstitusi
Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang bebas dalam melakukan yudisial review UU terhadap UUD 1945. Kebebasan yang dimiliki MK menjadi salah satu penyebab terjadinya disseting opinion hakim konstitusi dalam rangka ...
Nurus Zaman
doaj   +1 more source

Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)

Student Research Journal
The purpose of this study is to find out and analyze the authority of the Honorary Assembly of the Constitutional Court to prosecute constitutional court judges in violation of the code of ethics of constitutional court judges. and knowing the inhibiting factors in the Honorary Assembly of the Constitutional Court adjudicating the judges of the ...
null Melkianus Umbu Deta, null I Nyoman Suandika, null Ida Bagus Anggapurana Pidada   +2 more
openaire   +1 more source

Hakim Pengganti Mahkamah Konstitusi

Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Article 47 of the Constitutional Court Law stipulates that a Constitutional Court decision has permanent legal force upon its pronouncement in a plenary session open to the public. This assertion raises the question of why legal remedies are not possible to correct a Constitutional Court decision, should an error occur. To achieve legal certainty, will
null I Nyoman Suandika, null Komang Edy Dharma Saputra, null Ni Made Rit Meidyana   +2 more
openaire   +1 more source

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Diversi, 2022
Penelitian ini mengkaji tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 terhadap Pelaksaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisa implikasi berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII ...
Supianto Supianto, Rumawi Rumawi
doaj   +1 more source