Results 51 to 60 of about 148,408 (125)
KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
The purpose of this research is to find out the constitutionality of dismissal of judges of the Constitutional Court by the House of Representatives People. This research is a type of normative legal research that uses approach methods with legislation.
Ashari Ashari, Riska Ari Amalia
openaire +1 more source
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG
In realizing unity in the legislation system in Indonesia, it is known that there is a Judicial Review conducted by the Constitutional Court and the Supreme Court. Article 9 of Law Number 12 Year 2011 concerning the establishment of laws and regulations
Sudarsono Sudarsono
doaj +1 more source
Eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi sudah semestinya menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD ...
Didit Wijayanto Wijaya
doaj +1 more source
Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia
The Constitution is not the main topic. The Constitution itself does not bound with the constitutionalism. The Constitution must not be the Constitutionalism. Although the concept of constitutionalism derived of the Constitution, and its development even
Laica Marzuki
doaj +1 more source
ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI ASWANTO OLEH DPR RI BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi.
Ardilafiza, Ardilafiza +2 more
core +2 more sources
PENGUJIAN PERPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DPR RI DALAM MENINJAU PERPU
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dan dinamika hukum tata negara di Indonesia berkaitan dengan pengujian perpu di Mahkamah Konstitusi, dimana secara yuridis lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji perpu adalah DPR RI ...
Zamzam Aqbil Raziqin
doaj +1 more source
PELIBATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI
One of the reasons to involve the House of Representatives to take the position of Chief Justice and Constitutional Judges after the amendment to the 1945 Constitution is the phenomenon of the House’s empowerment in the Indonesian constitutional system during the transition to democracy through the amendment.
openaire +3 more sources
Latar Belakang, Wewenang dan Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi
Penelitian ini membahas tentang latar belakang pembentukan, wewenang dan pengisian jabatan hakim mahkamah konstitusi, yang bertujuan agar pembaca dapat memahamai latar belakang pembentukan, wewenang dan pengisian jabatan hakim dari mahkamah konstitusi ...
Fahrul Zikry
core +1 more source
Peran Majelis Kehormatan dan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi [PDF]
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembentukan Majelis Kehormatan dan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap kode etik hakim konstitusi sebagai alat untuk melakukan pembinaan, pembentukan karakter dan ...
SAPUTRA, Faizal Agusta Imam
core
Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi
Penelitian ini membahas imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi dalam konteks negara demokrasi, dengan fokus pada integritas lembaga peradilan dalam menjaga supremasi konstitusi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai penjaga hukum dan penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
null Zahirah Nadiatus Salsabila +2 more
openaire +1 more source

