Results 61 to 70 of about 148,408 (125)

ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023)

IBLAM Law Review
Penelitian ini membahas mengenai eksistensi etika hakim Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan akuntabel, dengan fokus pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.
Edo Maranata Tambunan, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, Dwi Mei Roito Sianturi   +3 more
doaj   +1 more source

Kemendesakan Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi

Syntax Idea
Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam pelaksanaan kekuasaannya tidak boleh dibiarkan tanpa kontrol. Bahkan pengawasan modern dibutuhkan agar tidak memunculkan penyalahgunaan kekuasaan seperti yang pernah terjadi.
null Sukrisno, Marsudi Dedi Putra
openaire   +1 more source

Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan

Diversi, 2018
Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ...
Agus Prabowo, Agus Manfaluthfi
doaj   +1 more source

PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

Jurnal Mercatoria, 2017
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketatanegaran Republik Indonesia. Trias politika kekuasaan Negara Indonesia mengalami perubahan baik pergeseran kewenangan maupun penambahan kelembagaan.
M. Yusrizal Adi Syaputra
doaj  

Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review

Jurnal Konstitusi, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diajukan oleh ketiga orang pelaku Bali Nine yang merupakan warga negara asing.
I Gede Yusa, Komang Pradnyana Sudibya, Nyoman Mas Aryani, Bagus Hermanto   +3 more
doaj   +1 more source

Politik Hukum Pengusulan Jabatan Hakim Konstitusi

Journal de Facto
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi politik hukum dalam mekanisme pengusulan hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan menitikberatkan pada studi kasus pengusulan Inosentius Samsul. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi landasan politik hukum, praktik seleksi, dan dampaknya terhadap legitimasi Mahkamah ...
openaire   +1 more source

Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi [PDF]

, 2019
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang krusial karena putusan yang dikeluarkan akan memengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final, binding, dan erga omnes.
Ana Aini Marzuqoh
core   +1 more source

PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DPR PERSPEKTIF SIYASAH [PDF]

, 2023
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melaluai rapat paripurna ke 7 (tujuh) masa sidang 1 (satu) tahun 2022/2023 yang masih konstitusional dan sah menjabat sebagai
Ahmad Subhan Fahrur Rizal, NIM.: 16370049
core  

Dissenting Opinion sebagai Manifestasi Hukum Progresif dalam Menjaga Integritas Pemilu

Jurnal Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara hasil pemilihan presiden tahun 2024 yang memuat dissenting opinion menunjukkan pentingnya mempertautkan keadilan substantif dengan integritas pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah putusan tersebut
Aditya Andela Pratama, Kholifatul Muna
doaj   +1 more source

EKSISTENSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DALAM UUD RI TAHUN 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru)

Law and Justice, 2016
Etika kehidupan berbangsa adalah etika penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan perilaku integritashakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Nunik Nurhayati
doaj   +1 more source