Results 81 to 90 of about 148,408 (125)

Eksistensi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Konstitusi

open access: yesLegal Spirit
Indonesia is a legal country which of course also has a legal entity with the aim of providing justice and comfort for all people in Indonesia. The Constitutional Court is one of the executors of judicial power. The Constitutional Court has duties and authorities as regulated in Law no. 8 of 2011 concerning Amendments to Law no.
Kresia Kresia, Adhitya Widya Kartika
openaire   +1 more source

POLITIK HUKUM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI

open access: yesFiat Justisia, 2016
In order to preserve and uphold the honor, dignity, and the behavior of the judge is required to supervise the attitude constitutional judge to fit the code of ethics, so that each judge's ruling will be implemented in order to enforce the law and ...
Muhtadi Muhtadi
doaj  

UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021

open access: yesIBLAM Law Review
Apabila terdapat kesalahan dalam putusan majelis hakim di pengadilan niaga dalam perkara yang dimulai dengan permohonan pengajuan PKPU oleh kreditor, upaya hukum kasasi yang tersedia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dapat ...
Ryan Pratama   +2 more
doaj   +1 more source

Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Unsur Dewan Perwakilan Rakyat dalam Teori dan Praktik Ketatanegaraan” (Studi Kasus Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto) [PDF]

open access: yes
Pertengahan bulan September tahun 2022 lalu Mahkamah Konstitusi kembali menjadi sorotan publik, pasalnya salah satu dari ketiga hakim mahkamah konstitusi yang diajukan oleh DPR diberhentikan secara sepihak oleh Komisi III yang dalam hal ini Komisi III
Mohamad Arya Pradana Ramadhan,
core  

Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945

open access: yesFiat Justisia, 2014
Artikel ini bertujuan untuk memaparkan apa yang dimaksud Kemerdekaan pada Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Pendekatan secara normatif serta dengan analisis Perspektif mampu menjabarkan Kemerdekaan pada Kekuasaan ...
Sofyan Jailani
doaj  

TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022) [PDF]

open access: yes
Abstrak Uji materiil ini dilakukan oleh Zico Leonard Djagardo S.H. yang merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan spesialisasi memegang perkara di bidang tata negara.
Widodo, Hananto   +1 more
core  

Etik hakim konstitusi : rekonstruksi dan evolusi sistem pengawasan

open access: yes
Buku ini mengajukan dua postulat mengenai pentingnya rekonstruksi normatif sistem pengawasan etik Hakim Konstitusi, yaitu pertama, rekonstruksi normatif melalui Perubahan UUD 1945 dan kedua, rekonstruksi normatif melalui Perubahan UU Mahkamah Konstitusi (
Wiryanto
core  

Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [PDF]

open access: yes, 2015
Setelah amandemen UUD 1945 terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 (dua) lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial melengkapi Mahkamah Agung.
Tunggul Anshari,, S.H., M.Hum   +1 more
core  

Independensi dan Imparsialitas Hakim Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang yang Mengandung Konflik Kepentingan [PDF]

open access: yes, 2016
Disertasi dengan judul ”Independensi dan Imparsialitas Hakim Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang Mengandung Konflik Kepentingan” merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab dilema independensi dan imparsialitas hakim konstitusi ...
Pratiwi, Wiwit
core  

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

open access: yesBULETIN KONSTITUSI
Sebanyak 33 kali judicial review soal presidential threshold telah dilakukan dan akhirnya pada pengujian ke 34 dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi membatalkannya. Nyaris tidak ada lagi argumentasi dan dalil hukum yang bisa digunakan, semua teori sudah habis terpakai, ada faktor non hukum yang menyebabkan hakim merubah pendiriannya.
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy