Results 1 to 10 of about 348,004 (187)

Politik Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia [PDF]

open access: yesJURNAL YURIDIS UNAJA, 2018
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukum pidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional dan pengaturan hukum pidana adat dalam Perundang-undangan yang telah ada serta bagaimana pola
Alfarisi, M. S. (M)
core   +3 more sources

Kajian Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia [PDF]

open access: yesLEX CRIMEN, 2017
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem hukum pidana adat di Indonesia dan bagaimana kedudukan hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
Kalengkongan, S. B. (Stevania)
core   +3 more sources

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM [PDF]

open access: yesJURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, 2021
Korupsi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat pada beberapa dekade terkahir ini, akibat dari tingginya kasus tindak pidana korupsi, menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Pemerintah telah berupaya keras dalam mengatasi permasalahan korupsi, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ...
Hilal Arya Ramadhan   +2 more
openaire   +1 more source

Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia [PDF]

open access: yes, 2018
Tujuan penulisan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalis  kedudukan  hukum pidana adat Melayu Jambi dengan ketentuan hukumnya masih diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional.
Rahman, R. (Rahman)
core   +2 more sources

KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

open access: yesYustitia, 2023
The development of Indonesian law is heading in a positive direction as evidence that law in Indonesia is a dynamic law, in the dynamism of Indonesian law, one form is Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, in which the Republic of Indonesia drafts provisions of Indonesian criminal law by using Indonesian culture and local wisdom as a ...
Adi Kusyandi   +2 more
openaire   +1 more source

Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor

open access: yesNagari Law Review, 2021
One of the important elements to determine the existence of corruption is the loss of state finances or economic losses of the state. For the latter, the meaning of state economic losses is very rarely used because of the pros and cons in law enforcement
Taufik Rachman, Lucky Raspati
doaj   +1 more source

Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021
Salah satu ciri asas hukum adalah bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian juga asas lex specialis derogat legi generali yang mengalami perkembangan secara teoretik.
Edward Omar Sharif Hiariej
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA

open access: yesIBLAM Law Review, 2021
Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Di Indonesia. Dengan rumusan masalahnya Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Korban TPLH Menurut Hukum Positif Di Indonesa dan ...
Hasudungan Sinaga
doaj   +1 more source

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

open access: yesJurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2023
Islamic law is not prescribed for games and jokes. It is in accordance with the rules of the Shari'ah which fundamentally teach that the world is a place of testing and not eternal, while the Hereafter is a place of vengeance and eternal. Shari'ah also teaches that man is held accountable for his charity in the world and will be avenged in the ...
Mohammad Hifni   +2 more
openaire   +1 more source

Perlindungan Hak Anak terhadap Iklan Rokok yang Tidak Memperagakan Wujud Rokok

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
The decision of Constitutional-Court No. 6 /PUU – VII / 2009 (about cigarette’s Promoting Limitation) to make the promotion of  cigarette more clear in action, without6  manifesting it as a legal advertisement   (46 verse (3) UU. No. 32, 2002). Although
Hwian Christianto
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy