Results 11 to 20 of about 1,971 (100)
Mimbar Hukum, 2016 This article aims to identify and analyze the conception and practice of the object pre-trial expansion in Indonesia based on several court verdicts and the second is to compare pretrial in the Code of Criminal Procedure Law that prevail and Preliminary ...
Fachrizal Afandi
doaj +1 more source
POLITIK HUKUM PIDANA Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian Pidana
Al-Mazaahib, 2015 Medical Currently, the relationship between doctor and patient is not just the relationship treatment alone, but he is also part of "therapeutic agreement" in which the patient is required to know and understand their rights and obligations in any effort
Ahmad Anfasul Marom, Hasrul Buamona
doaj +1 more source
Unes Journal of Swara Justisia, 2021 Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat adalah penegak hukum. Namun prakteknya, sebatas dipergunakannya hak oleh tersangka dan diberikan oleh penyidik manakala terdapat peristiwa pidana ...
Alam Suryo Laksono
doaj +1 more source
Menangkap Dimensi Profan Hukum Pidana Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din, 2020 Kendati secara yuridis-formal keberadaan Hukum Pidana Islam telah menjadi sub-sistem hukum nasional, namun upaya transformasinya masih menjadi isu kontroversial. Diakui, rumusan bentuk-bentuk hukuman dalam pidana Islam hingga saat ini masih menjadi medan
Junaidi Abdillah
doaj +1 more source
EKSISTENSI DELIK ADAT DI LINGKUNGAN MASYARAKAT SENTOLO, KABUPATEN KULONPROGO YOGYAKARTA
Mimbar Hukum, 2016 This research is empirical law research. The collecting data were analyzed by qualitative and presented descriptively. The research can be concluded as follows: reasons for maintaining delict adat law are religious environment, maintaining norms ...
Agus Sudaryanto, Sigid Riyanto
doaj +1 more source
Quo Vadis Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam, 2022 The Criminal Code used by the Unitary State of the Republic of Indonesia comes from the Criminal Code (KUHP), namely the Dutch Criminal Code with some modifications to its provisions, although there are several criminal provisions that apply in Indonesia which are regulated outside the Criminal Code.
openaire +1 more source
MENGKAJI KEMBALI POSISI KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Mimbar Hukum, 2016 Victims of crime is the one suffer either a bodily injury or a mental injury, or both of them in a crime. At the moment, the legal tratment of the victims of crime is not worth the legal treatment of the offender.
Rena Yulia
doaj +1 more source
Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam
Mahadi, 2022 Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sebab asas ini menghendaki adanya peraturan tertulis terhadap suatu tindak pidana untuk bisa melakukan pemidanaan.
Annisa Hafizah +2 more
doaj +1 more source
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
JURNAL YURIDIS UNAJA, 2018 Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukum pidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional dan pengaturan hukum pidana adat dalam perundang-undangan yang telah ada serta bagaimana pola pengaturan dan sanksi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Bertolak dari hal
null M.S. Alfarisi, null Irzan Saputra
openaire +2 more sources
Unes Journal of Swara Justisia, 2020 Pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam kedokteran di dalamnya yaitu KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik ...
Jonaidi Jonaidi
doaj +1 more source