Results 11 to 20 of about 348,004 (187)

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

Jurnal Hukum Ius Publicum
Penelitian ini bertujuan tuk menganalisis kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di seluruh wilayah negara. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi dasar hukum pidana utama yang memberikan norma-norma dan sanksi-sanksi untuk berbagai jenis ...
Tri Astuti Handayani, Andrianto Prabowo
openaire   +2 more sources

MENGGALI MAKNA ASAS LEGALITAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Al-Mazaahib, 2012
The principle of legality is a fundamental principle in the Criminal Code and the Islamic Criminal Law. The Bill of Criminal Code of Indonesia recognizes the principle of material legality (not absolutely applicable).
Ach. Tahir
doaj   +1 more source

Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana [PDF]

, 2010
Hukum pidana adat Baduy merupakan hukum yang tidak tertulis yang mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat.
Fathurokhman, SH., Ferry
core   +3 more sources

MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED CORRECTIONS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Mimbar Hukum, 2016
Community Based Correction is a type of coaching program for inmates as they live the rest of the sentence. They have been given the chance to return to society with a particular control or supervision.
H Hamja
doaj   +1 more source

Proses Akomodasi Hukum Islam Kedalam Hukum Pidana Nasional [PDF]

, 2015
Proses Akomodasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Pidan Nasional. Proses akomodasi hukum Islam kedalam hukum pidana nasional, sebenarnya telah berjalan sejak jaman kesultanan, jaman kolonial Belanda, jaman kemerdekaan, jaman orde lama, sampai dengan jaman ...
Rambe, M. S. (Mara)
core   +1 more source

AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT)

Mimbar Hukum, 2016
Legal aid for the poor people is a right, but in practice it is hard to do. There is a contradiction between law No. 16 of 2011 which gives obligation of the granting of legal aid is located at LAO which have been accredited, and the provisions of ...
Agus Raharjo, A Angkasa, Rahadi Wasi Bintoro   +2 more
doaj   +1 more source

PERBANDINGAN PRAKTIK PRAPERADILAN DAN PEMBENTUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Mimbar Hukum, 2016
This article aims to identify and analyze the conception and practice of the object pre-trial expansion in Indonesia based on several court verdicts and the second is to compare pretrial in the Code of Criminal Procedure Law that prevail and Preliminary ...
Fachrizal Afandi
doaj   +1 more source

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (Studi Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp)

Jurnal Ilmiah METADATA, 2023
Tindak pidana pelayaran dilakukan karena kapal tidak memiliki surat dan dokumen pelayaran, serta diduga tanpa izin dari instansi terkait saat masuk perairan.
F. Faisal, Adil Akhyar, M. Marzuki
semanticscholar   +1 more source

POLITIK HUKUM PIDANA Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian Pidana

Al-Mazaahib, 2015
Medical Currently, the relationship between doctor and patient is not just the relationship treatment alone, but he is also part of "therapeutic agreement" in which the patient is required to know and understand their rights and obligations in any effort
Ahmad Anfasul Marom, Hasrul Buamona
doaj   +1 more source

EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Unes Journal of Swara Justisia, 2021
Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat adalah penegak hukum. Namun prakteknya, sebatas dipergunakannya hak oleh tersangka dan diberikan oleh penyidik manakala terdapat peristiwa pidana ...
Alam Suryo Laksono
doaj   +1 more source