Results 1 to 10 of about 697,852 (191)

Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah [PDF]

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menimbulkan permasalahan hukum sehubungan dengan dilakukan dengan cara hanya memilih kepala daerah saja atau bersama sama satu paket dengan wakilnya.
Marulak Pardede
doaj   +2 more sources

KONFLIK KEWENANGAN DALAM PEMAKZULAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Mimbar Hukum, 2022
Clustering of authority to impeach the regional head or vice regional head builds a conflict of authority between DPRD and the president/Minister of Home Affairs regarding the regional head or vice regional head carrying out crime that causes a ...
La Ode Muhaimin
doaj   +2 more sources

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia

Unes Journal of Swara Justisia
Pemilu dirancang untuk dapat menemukan calon kepala daerah yang berkualitas sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan Pembangunan di daerah tersebut.
Delfina Gusman
doaj   +2 more sources

Pemilihan Kepala Daerah

Sadida: Islamic Communications and Media Studies
 Abstract The direct election of regional heads in Aceh, which began in 2006, has become a significant milestone in Indonesia's democratic journey, particularly in post-conflict Aceh. This electoral model reflects the uniqueness of Aceh as a region with special autonomy, and serves as a laboratory for democracy in Indonesia.
Z. T
openaire   +2 more sources

Keabsahan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Akibat Penundaan Pemilihan Kepala Daerah

Al-Adalah, 2023
This study aims to analyze the validity of the designation of acting regional heads as an implication of the postponement of the 2022 and 2023 regional elections. This research is normative, with a statutory and analytical approach.
Nur Faisyah, Sudarsono Sudarsono, Shinta Hadiyantina, Irfan Amir   +3 more
doaj   +2 more sources

Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menurut Hukum Positif

Jurnal Diskresi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penjabat kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan untuk mengetahui legitimasi kewenangan penjabat kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.
null Yusron Aunurrahman, null Galang Asmara, null Rusnan   +2 more
openaire   +2 more sources

Konsekuensi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024: Perluasan Makna Demokratis Dalam Pengisian Penjabat Kepala Daerah

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Penunjukan penjabat kepala daerah di desain oleh pemerintah untuk mengatasi kekosongan jabatan kepala daerah akibat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 terhadap perluasan makna demokratis dalam pengisian penjabat kepala daerah yang dibatasi
Helmi Chandra SY
openaire   +2 more sources

Isu Pendidikan dalam Kampanye Politik [PDF]

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2014
Tulisan ini untuk mengkaji isu pendidikan yang lazim digunakan partai politik atau calon Kepala Daerah/Kepala Negara untuk menjaring dukungan masyarakat dalam kampanye. Isu-isu pendidikan dapat menjadi daya tarik masyarakat dalam menentukan dukungan ...
Diyan Nur Rakhmah Wisudawati
doaj   +2 more sources

Alasan Didakwa Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Kepala Daerah

Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 2021
ABSTRAK Kepala daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah. Dulu dipilih melalui DPRD, kini rakyat daerah yang memilih langsung dalam pemilukada.
Siti Aminah Siti
doaj   +1 more source

Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara

Mahadi, 2022
Kondisi kekosongan jabatan Kepala Daerah terjadi karena akan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah dan/atau adanya permasalahan hukum sehingga perlu adanya pengangkatan Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt) sebagai pengganti Kepala Daerah ...
Sutan Rais Aminullah Nasution, Agusmidah, Amsali Syahputa Sembiring   +2 more
doaj   +1 more source