Results 71 to 80 of about 697,874 (213)

IMPLEMENTASI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UUD 1945 DI TENGAH KEBERAGAMAN DAERAH

Jurnal Litigasi, 2016
The amandement of Article 18 UUD 1945, has brought significant changes in the regional administration. One of the changes associated with  the position of head region, which previously  for this position and for the vice of head region  elected by the ...
Ridwan Mukti
doaj   +1 more source

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 [PDF]

, 2013
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi politik Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenangkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010.
Ari, Dwi Nugrahani
core  

Belanja Oportunistik Pemerintah Daerah pada Masa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Non-Jawa)

Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2021
This article analyses opportunistic behaviour of local government spending in period the elections for non-Javanese local heads in Indoensia which have variability in financial performance. Previous studies have shown that the opportunistic behaviour of regional spending is closely related to the holding of local head elections and the presence of ...
Ar Rozi Abdullah, Payamta Payamta
openaire   +2 more sources

Kampanye Politik Melalui Media Sosial oleh Kandidat Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Pilkada Tahun 2020

Journal of Civic Education, 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye oleh pasangan calon kandidat kepala daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dan kendala yang dihadapi oleh tim kampanye dalam mengkampanyekan ...
Rehan Febri, Suryanef Suryanef, Hasrul Hasrul, Irwan Irwan   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Kebijakan Kepala Daerah terhadap Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) [PDF]

, 2013
Prinsip, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang berhubungan dengan Kebijakan Kepala Daerah terhadap Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
Fitria, F. (Fitria)
core  

Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Mendapo: Journal of Administrative Law, 2022
Penelitian dilatarbekangi adanya inkonsistensi norma, kekaburan norma, dan perbedaan tafsir atau sebutan Pejabat Pengganti kepala daerah yang berhalangan untuk melaksanakan tugas.
A. Wahyudi, Fauzi Syam, Rustian Mushawirya   +2 more
semanticscholar   +1 more source

ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH [PDF]

, 2016
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terkait putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari hak konstitusional warga negara untuk memilih.
PRADITOMO, RIZQIAWAN WISNU
core  

DISKURSUS ATAS MANTAN TERPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

Jurnal Hukum Saraswati (JHS)
Terhadap calon kepala daerah, yang statusnya sebagai mantan terpidana dan sedang menjadi terpidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf (g) UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan diatur secara ...
Alasman Mpesau
semanticscholar   +1 more source

Pilihan Publik Dalam Serial Kasus Korupsi Kepala Daerah

INTEGRITAS, 2022
Tulisan ini melakukan telaah pendekatan pilihan publik dalam kasus korupsi kepala daerah di Lampung Tengah (Mustafa) dan proses politik anggaran daerahnya.
Imam Fatkuroji, Selvi Diana Meilinda
semanticscholar   +1 more source

Female Leadership and Democratization in Local Politics Since 2005: Trend, Prospect, and Reflection in Indonesia [PDF]

, 2012
Analisis dan refleksi mengenai perkembangan demokratisasi di Indonesia pasca-OrdeBaru (setelah lengsernya Suharto sejak Mei 1998) dapat ditinjau dari perkembangandemokratisasi di tingkat lokal.
Dewi, K. H. (Kurniawati)
core