Results 31 to 40 of about 123,200 (109)
KEPASTIAN HUKUM APOTEK RAKYAT DAN PEKERJAAN KEFARMASIAN
Soepra: Jurnal Hukum Kesehatan, 2018 Apotek merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Pekerjaan kefarmasiaan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan ...
Anggi Restiasari +2 more
doaj +1 more source
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN ATAS OBYEK TANAH YANG SAMA UNTUK PENGADAAN JALAN TOL PURBALEUNYI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH [PDF]
, 2018 Kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kepastian hukum terhadap bukti kepemilikan atas obyek tanah yang sama untuk pengadaan jalan tol purbaleunyi mengacu pada ...
SANTRI AJI PUTRA, 141000214
core
POLITIK HUKUM PEMILIKAN RUMAH SUSUN DI INDONESIA [PDF]
, 2011 Tulisan ini berjudul Politik Hukum Pemilikan Rumah Susun di Indonesia, dengan issu pokok yang dibahas yaitu latar belakang timbulnya kebijaksanaan pemilikan rumah susun dan wujud politik hukum pemilikan rumah susun dalam rangka kepastian hak dan ...
Budiartha, I Nyoman Putu
core
Begawan AbiosoPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil dan kepastian hukum akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak memenuhi syarat materiil. Metode penelitian yang digunakan
Widya Wahyu Savitri
doaj +1 more source
Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Dengan Lelang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Surakarta (Studi Pada Kutipan Risalah Lelang No. 532 Tahun 2014 di Kantor Pertanahan Kota Surakarta) [PDF]
, 2015 Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai tempat pembangunan dan juga tempat mata pencaharian masyarakat. Di dalam peralihan hak atas tanah khususnya jual beli dengan lelang maka haruslah dilakukan pendaftaran tanah ...
, Darsono, S.H.,M.H +2 more
core
Unes Journal of Swara Justisia, 2023 Penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan hukum mengenai pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menimbulkan ketimpangan, mengingat hasil Pemeriksaan Setempat tak jarang dijadikan salah satu dasar
Awilda Awilda +3 more
doaj +1 more source
Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise) [PDF]
, 2017 Artikel ini mengkaji tentang urgensi tanda tangan dan materai dalam memberikan kepastian hukum terhadap kontrak waralaba. Tema ini berangkat dari maraknya bisnis dengan model franchise dewasa ini di Indonesia.
Kotimah, E. K. (Erwin) +1 more
core
Masalah-Masalah HukumPerselisihan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat umum, negara, maupun pihak swasta banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan
Dessy Artina +4 more
doaj +1 more source
Jurnal IUS, 2017 Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan Perwakafan tanah yang dilakukan di Kecamatan Sukamulia dan Untuk mengetahui Kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah wakaf yang tidak tercatat.
Muammar Alay Idrus
doaj +1 more source
Jurnal HAM, 2020 Hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, dalam pelaksanaan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil masih tidak dilaksanakan dalam aspek penanganan persaingan usaha.
Miftahul Huda
doaj +1 more source