Results 61 to 70 of about 321,233 (181)

Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise) [PDF]

, 2017
Artikel ini mengkaji tentang urgensi tanda tangan dan materai dalam memberikan kepastian hukum terhadap kontrak waralaba. Tema ini berangkat dari maraknya bisnis dengan model franchise dewasa ini di Indonesia.
Kotimah, E. K. (Erwin), Santoso, L. (Lukman)   +1 more
core  

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 2023
<p>Perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat memiliki pengaruh dalam perekonomian sosial. Adanya layanan jasa keuangan yang berbentuk pinjaman online memudahkan masyarakat memperoleh modal secara singkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Amir Hidayatul Putra, Waluyo Waluyo
openaire   +1 more source

Analisis Konsep CSR Dan Sistem Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perseroan Terbatas Yang Berasaskan Keadilan Dan Kepastian Hukum

Perspektif
Sejak reformasi, masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap dunia bisnis dan menuntut tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi penting dalam menjalankan usaha.
Mufti Eky Juliansyah Sumarto, Abdul Rokhim, M. Muhibbin   +2 more
semanticscholar   +1 more source

KEABSAHAN, KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PERWAKAFAN YANG TIDAK TERCATAT ( STUDI KASUS PRAKTEK PERWAKAFAN TANAH DI KECAMATAN SUKAMULIA)

Jurnal IUS, 2017
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan Perwakafan tanah yang dilakukan di Kecamatan Sukamulia dan Untuk mengetahui Kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah  wakaf yang tidak tercatat.
Muammar Alay Idrus
doaj   +1 more source

Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung

Jurnal HAM, 2020
Hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, dalam pelaksanaan hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil masih tidak dilaksanakan dalam aspek penanganan persaingan usaha.
Miftahul Huda
doaj   +1 more source

DAMPAK PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA CABUL DIPANDANG DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Unes Journal of Swara Justisia, 2023
Penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan hukum mengenai pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menimbulkan ketimpangan, mengingat hasil Pemeriksaan Setempat tak jarang dijadikan salah satu dasar
Awilda Awilda, Ismansyah Ismansyah, Aria Zurnetti, Henni Muchtar   +3 more
doaj   +1 more source

Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan [PDF]

, 2009
Kaidah-kaidah hukum haruslah menjadi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, dengan demikian ketiga hal tersebut harus ada dalam setiap substansi hukum.
Arbijoto, A. (Arbijoto)
core  

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Semarang [PDF]

, 2016
Penelitian dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi awak kapal pada PT.Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Semarang ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi awak kapal serta mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa ...
Elena Shmatova (590288), Filip Topić (1584910), Indrek Reile (1867429), Kari Rissanen (1282326), Maria Borissova (1934377), Riina Aav (590291)   +5 more
core   +4 more sources

Kepastian Hukum Program Legislasi Kabupaten/Kotaterhadap Pembangunan Hukum Di Daerah

Jurnal Suara Hukum, 2023
The Formulation of Qanun through a legislation program (Prolek) implemented in a planned, integrated, and systematic with the aim to realize certainty of legal development in the region. The process of drafting the legislation program is carried out not in accordance with the planning and scale of priorities that have been set so as not to provide ...
Ansarullah Ansarullah, Purnama Eddy, Efendi Efendi   +2 more
openaire   +1 more source

Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Pelaksanaan sistem demokrasi politik di Indonesia melalui Pemilihan Umum merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya, termasuk dalam memilih kepala daerah melalui sistem demokrasi yang dikenal sebagai pilkada.
Diana Dwi Aprilianti, M. Mashuri, Humiati Humiati   +2 more
semanticscholar   +1 more source