Results 71 to 80 of about 321,233 (181)

Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Jurnal Suara Hukum, 2023
Pengesampingan perkara atau deponering merupakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung. Pengaturan deponering diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang mengesampingkan ...
Dinda Heidiyuan Agustalita, Deni Setya Bagus Yuherawan   +1 more
semanticscholar   +1 more source

Peralihan Hak Atas Rumah KPR melalui Jual Beli di Bawah Tangan

Unnes Law Journal, 2013
Jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
Sonang Nimrot Jewel
doaj   +1 more source

KEDUDUKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIKALAHKAN OLEH SURAT GIRIK/KIKITIR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UUPA JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH [PDF]

, 2018
Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada Tahun 1960, hukum pertanahan di Indonesia mengalami perubahan, yaitu menghapuskan sistem pertanahan di Indonesia yang bersifat dualisme/pluralisme dan diganti dengan hukum tanah yang bersifat unifikasi ...
NINDIA PITALOKA RISWANDINI, 141000306
core  

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA MELALUI HUKUM ADAT DITINJAU DARI SISTEM HUKUM NASIONAL [PDF]

Al-'Adl, 2020
Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang secara konstitusi diakui oleh Negara berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAhun 1945. Hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai rangkaian norma yang hidup di dalam mayarakat dan mengatur tingkah laku yang bertujuan untuk terciptanya suatu ketertiban dalam ...
openaire   +2 more sources

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 1 TAHUN 2021

IBLAM Law Review
Digitalisasi sertifikat tanah melalui penerapan sertifikat tanah elektronik merupakan salah satu inovasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini dilakukan untuk mengatasi masalah birokrasi yang lamban dan
Tri Supartini, Meysita Arum Nugroho
doaj   +1 more source

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SUBYEK JAMINAN HAK CIPTA RUMAH JOGLO BUDAYA JAWA [PDF]

, 2016
Rumah Joglo Adat Jawa merupakan karya seni, berbentuk rumah dengan arsitektur khas adat jawa, terbuat dari bahan kayu jati, yang disetiap dindingnya terdapat ukir-ukiran yang melambangkan identitas sosial dan budaya masyarakat jawa.
BIMA , SAKTI
core  

POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA

Jurnal Ius Constituendum, 2019
Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (social equilibrium), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera.
Arif Hidayat, Zaenal Arifin
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL EKSIBIONIS DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM [PDF]

, 2021
Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, negara hukum Indonesia berusaha menjaga ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Salah satu ciri negara hukum adalah kepastian hukum, yang menentukan perilaku masyarakat dan pengambilan ...
Salim, Fachry Zhulfikar
core  

KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH

Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 2014
Giving ownership of land is intended to guarantee rights of people legally. As an implementation of UUPA, the government registers the ownership of land in Indonesia as stated in chapter 19 UUPA. Technically, the basis for registering land is stated in Peraturan Pemerintah Number 10/1961 about land register which is renewed in Peraturan Pemerintah No ...
openaire   +2 more sources

Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris

Jurnal Hukum Sasana
Pasal 111 ayat (5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah melalui pewarisan menggunakan APW atau APHW.
Dedi Nurhadi
semanticscholar   +1 more source