STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 08/PDT.G/2012/PN-BNA TENTANG WANPRESTASI [PDF]
, 2015 ABSTRAK ISTI MAGHFIRAH, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR : 08/Pdt.G/2012/PN-BNA 2015 TENTANG WANPRESTASI Falkultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 61) pp., bibl., app.
ISTI MAGHFIRAH
core
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 107PK/PDT/2001 TENTANG PEMBERIAN NAFKAH KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN [PDF]
, 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,52) pp.,bibl.,app.,ABSTRAK( Ishak, S.H., M.H.)Putusan Mahkamah Agung Nomor 107PK/PDT/2001 Tentang nafkah kepada mantan istri pasca perceraian, hakim menolak permohonan peninjauan kembali pemohon atas putusan ...
SEPTIAMAULI JODA
core
Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat [PDF]
, 2013 Tujuan dilakukannya npeneelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagi Tanda Bukti Hak dan bagaimana kepastian hukum terhadap sertifikat tanah sebagai bukti hak kepemilikan atas Tanah.
Nae, F. E. (Fandri)
core +1 more source
KEPASTIAN HUKUM ATAS VISA BAGI ORANG ASING UNTUK BEKERJA DI INDONESIA [PDF]
, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan gambaran tentang kepastian hukum atas visa bagi orang asing untuk bekerja di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Budiartha, I Nyoman Putu
core
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Bank Indonesia melarang penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran yang sah sejak 2014, namun perkembangan penggunaan Bitcoin masih marak. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum penggunaan virtual
Rindia Fanny Kusumaningtyas +1 more
doaj +1 more source
Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak [PDF]
, 2017 Penyelesaian sengketa kontrak merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau perbedaan kepentingan yang muncul pada saat pelaksanaan kontrak. Dengan diakhirinya suatu konflik, maka para pihak dapat kembali melanjutkan hubungan kontraktual, atau kembali ...
Zamroni, M. (Mohammad)
core
Jurnal LitigasiOrang atau badan hukum perdata sebagai subjek hukum memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap beschikking atau keputusan tata usaha negara yang bersifat sepihak, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai pihak yang dituju dalam keputusan ...
Fajar Ramadhan Kartabrata +2 more
doaj +1 more source
PENDAFTARAN TANAH BEKAS MILIK ADAT MENJADI HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI [PDF]
, 2016 Konsepsi hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang kemunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsure kebersamaan.
Addin David , Argiantsyah
core
PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH KARENA PERALIHAN HAK (HIBAH) DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI [PDF]
, 2014 Tujuan penelitian ini adalah Mengkaji kecukupan peraturan perundangan pendaftaran hak atas tanah karena hibah untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, dan mengetahui pelaksanaan pendaftaran peralihan hak ...
Indrajati, Lutfi Hafidz
core
IMPLIKASI PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PANGANDARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH [PDF]
, 2016 Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci
GALIH FAISHAL, NPM. 121000195
core