REKONSTRUKSI KEWENANGAN KONSTITUSIONAL KOMISI YUDISIAL
Jurnal Media Hukum, 2015 After the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, The Judicial Power has become the most fundamentally power and also as a part of the axis of power which its function is to enforce justice. According to the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, the judicial power in the structure of state power, is ...
openaire +3 more sources
Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat [PDF]
, 2017 Pada dasarnya, kebijakan Otsus Papua adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan
S, R. (Rochendi), Saleh, K. A. (Kausar)
core
Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut [PDF]
, 2015 Dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terdapat kekaburan norma (vague van het normen) antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
Sanjaya, A. A. (Andryan)
core +1 more source
Interruptions and Overlaps Occuring in an Indonesian Television Talk Show Indonesia Lawyers Club – TV One [PDF]
, 2013 This research aims to help people understand about turn-taking irregularities, overlap and interruption and why it occurs. The classification of interruption is based on the definition of the interruption from Wardhaugh (1985).
Gunawan, S. (Samuel) +1 more
core
Analisis Yuridis Atas Kewenangan Anggota Polri Dalam Hal Tertangkap Tangan [PDF]
, 2016 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah kekhususan dari tangkap tangan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah pengaturan kewenangan anggota POLRI dalam melakukan tangkap tangan berdasarkan hukum pidana Indonesia.
Panjaitan, M. P. (Maranti)
core
Telemedicine Guidelines in South East Asia-A Scoping Review. [PDF]
Front Neurol, 2020 Intan Sabrina M, Defi IR.
europepmc +1 more source
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERBITKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH [PDF]
, 2016 Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali dalam urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan ...
DATI NURYANTI, NPM. 121000106
core
KEWENANGAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENAT AMERIKA SERIKAT) [PDF]
, 2016 ABSTRAKPHOENNA ATH THARIQ,KEWENANGAN LEGISLASI 2016DEWAN PERWAKILAN DAERAH (Studi Perbandingan Antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dengan Senat Amerika Serikat)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 72) pp.,bibl.
PHOENNA ATH THARIQ
core
Pengangkatan, Pemberhentian Dan Tugas Kewajiban Notaris Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris [PDF]
, 2017 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengangkatan, pemberhentian notaris dari jabatannya sebagai sanksi kerja menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan bagaimana kewenangan, tugas dan kewajiban ...
Mokodongan, S. S. (Sri)
core
Fungsi dan Kewenangan Praperadilan
Pandecta: Research Law Journal, 2013 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi praperadilan dalam memandang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, & penghentian penyidikan; dampak hukum bagi tersangka setelah adanya gugatan praperadilan; dan akibat hukum bagi tersangka dengan dicabutnya surat penghentian penyidikan setelah adanya puutusan praperadilan. Hasil penelitian tentang
openaire +1 more source