Results 31 to 40 of about 11,809 (105)
Politik Hukum Undang-Undang Pemilihan Presiden 2009 [PDF]
, 2009 Normatively, an act, in whatever form in may be, shall be based on the orientation for the the people benefit and to ascertainment of the justice for people.
Buana, M. S. (Mirza)
core +1 more source
Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi
Mimbar HukumSetelah Mahfud menyelesaikan disertasinya pada tahun 1993, studi politik hukum berkembang cukup pesat pada kurikulum pendidikan tinggi hukum. Pada jenjang magister dan doktor studi Mahfud mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami relasi
Idul Rishan, Zainal Arifin Mochtar
doaj +1 more source
KONFIGURASI POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERBANKAN SYARI’AH
Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan, 2018 Sharia banking law was formed in the reform era through the procedure of making political decisions at the suggestion of the DPR RI. At the beginning of the reform order the legal product tended to be responsive. All the pillars of democracy can play a role. It's just that legal products that are born more serve international institutions or financiers
openaire +2 more sources
Konfigurasi Aktor dan Instisusi Politik dalam Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017 [PDF]
, 2018 Pemilihan Kepala Daerah di samping merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara Negara, juga yang terpenting merupakan prosedur dan mekanisme Perubahan politik secara tertib dan periodik, baik Perubahan sirkulasi ...
handoko, T. (tito), muchtar, E. (erman)
core +1 more source
Memperkuat Fungsi Legislasi Dprd sebagai Format Policy dalam Euphoria Otonomi Daerah [PDF]
, 2012 Dalam Era otonomi daerah yang didukung dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa lembaga legislatif daerah (DPRD) memiliki salah satu fungsi utama yaitu legislasi, dimana institusi tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk
Wantu, S. M. (Sastro)
core +2 more sources
Membangun Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2012 Membangun konfigurasi politik hukum di Indonesia, bukan sekedarmembahas hukum dalam konteks perubahan sosial semata, melainkan juga melihatbagaimana sistem hukum yang satu berinteraksi dengan nilai-nilai sosial budayalainnya. Terdapat tiga komponen penting yang perlu dikemukakan dalamhubungannya dengan membangun konfigurasi politik hukum Indonesia ...
openaire +1 more source
Jurnal Mahasiswa Sistem Informasi (JMSI), 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro belum adanya filtering maupun blocking situs seperti situs-situs pornografi dan situs-situs perjudian sehingga membuat user dapat bebas mengakses jaringan internet. Tujuan dari penelitian ini adalah guna untuk mengoptimalkan jaringan internet dan mengkonfigurasi pembagian koneksi jaringan internet, untuk ...
Danang Prabowo +2 more
openaire +1 more source
Positivisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Perspektif Gender
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2013 Tujuan pembaharuan hukum yang telah berhasil diwujudkan oleh KHI adalah unifikasi hukum. Sedangkan substansi KHI tentang hak dan kewajiban suami isteri belum berhasil menyesuaikan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat Indonesia, serta belum ...
Durotun Nafisah
doaj +1 more source
The Clash of Civilizations: a Myth? [PDF]
, 2012 “The Clash of Civilizations” adalah sebuah metafora kontroversial yang berkembang di politik global pasca perang dingin. Diperkenalkan oleh Samuel Huntington, metafora tersebut menyarankan bahwa politik dunia mengalami konfigurasi ulang yang “fault line”
Muhammad, A. (Ali)
core
Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi [PDF]
, 2012 Law and economics are the pillars of development sothat both must be matched and aligned with the inter-ests of the people. Thus the legal policy direction ofeconomic policy should be something that has valuein order for legal purposes can be achieved ...
Hanifah, M. (Mardalena)
core