Results 41 to 50 of about 309,833 (102)

MENGKAJI KONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENGATURAN OTONOMI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

open access: yesArena Hukum, 2018
This study aims to determine the policy of regulation of village autonomy post reform. This study discussed the political law of village autonomy since post-reform and its relevance to the administration of village government.
M. Yasin Al Arif
doaj   +1 more source

Konfigurasi Politik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

open access: yesAl-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018
 Kemana arah mana pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari kemana arah mana konfigurasi politik yang sedang terjadi. Lahirnya sebuah konfigurasi politik merupaka tanggungjawab para politisi dan pemimpin negara. Mereka harus mampu mengawinkan kepentingan rakyat dengan peraturan.
openaire   +4 more sources

Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi

open access: yesMimbar Hukum
Setelah Mahfud menyelesaikan disertasinya pada tahun 1993, studi politik hukum berkembang cukup pesat pada kurikulum pendidikan tinggi hukum. Pada jenjang magister dan doktor studi Mahfud mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami relasi
Idul Rishan, Zainal Arifin Mochtar
doaj   +1 more source

Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya

open access: yesJurnal Konstitusi, 2017
Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang ...
Jefri Porkonanta Tarigan
doaj   +1 more source

Konfigurasi Politik, Karakter Kebijakan Dan Penanggulangan Kemiskinan

open access: yesJurnal Wacana Kinerja, 2020
Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara baru yang lahir pasca Perang Dunia II sebagai hasil proses dekolonisasi adalah merumuskan model masyarakat yang diinginkan dan menentukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya, karena negara-negara iru perlu melakukan pembangunan, yaitu a concious and institutionalized attempt at sociental development.
Eny Haryati   +2 more
openaire   +1 more source

Positivisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Perspektif Gender

open access: yesAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2013
Tujuan pembaharuan hukum yang telah berhasil diwujudkan oleh KHI adalah unifikasi hukum. Sedangkan substansi KHI tentang hak dan kewajiban suami isteri belum berhasil menyesuaikan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat Indonesia, serta belum ...
Durotun Nafisah
doaj   +1 more source

Konfigurasi Politik Legislasi dalam Perumusan Raperda Inisiatif DPRD: Studi Kasus Hunian yang Layak di Kota Surabaya

open access: yesJurnal Politique
Penelitian ini mengkaji konfigurasi politik dan interaksi strategis dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kota Surabaya tentang Hunian yang Layak.
Abhitah Hayu Bhanuwati
doaj   +1 more source

KONFIGURASI POLITIK DALAM PENENTUAN ELECTORAL THRESHOLD DALAM UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU [PDF]

open access: yes, 2019
Penentuan ketentuan partai politik sebagai peserta dalam pemilu (Electotal Threshold), merupakan salah satu isu yang sanngat menarik, di satu sisi electoral threshold dinilai sebagai konsekuensi logis dan objektif dalam menjalankan sistem multi-partai ...
ANWAR AMIEN, NIM.12340152
core   +1 more source

Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Politik memiliki pengaruh yang besar terhadap aturan-aturan hukum dalam praktik ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan, hal itu sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Amandemen
Delfina Gusman
doaj   +1 more source

POLIGAMI DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

open access: yesAl-Ahkam, 2017
The article 4 clause 2 in the Act Number 1 Year 1974, mentioned that discrimination against women (wife) potentially in increasing the divorce rates. It can be minimized by creating a gender-based mindset, that will be the object of this research.
Nur Kholis   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy