Results 31 to 40 of about 309,833 (102)
Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disahkan kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan tujuannya pada pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ...
openaire +1 more source
DINAMIKA KONFIGURASI POLITIK TERHADAP KARAKTER PRODUK HUKUM ERA PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA
The history of political configurations appears to be alternating between democratic and authoritarian political configurations. Likewise, the character of the legal product produced is responsive or autonomous with repressive or conservative or orthodox character.
Wardah Yuspin +1 more
openaire +1 more source
Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Tata Negara Islam [PDF]
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Indonesia saat ini menggunakan konfigurasi politik demokratis dan produk hukum responsif, dimana masyarakat diberikan ruang untuk berekspresi serta berperan aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan di ...
Awaliah, Ummu
core
Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematik Atas Perempuan—Suatu Kajian Žižekian
Artikel ini bertujuan untuk mengungkap tentang konsep hukum yang telah diinterpelasi oleh ideologi patriarki merupakan suatu kekerasan sistematik. Kajian ini menggunakan kritik ideologi a la Žižekian yang juga merumuskan suatu konsep tentang kekerasan ...
Eko Mukminto
doaj +1 more source
Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia [PDF]
Buku yang membahas tentang Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di ...
Radjab, Syamsuddin
core +1 more source
This paper aims to examine the phenomenon of the decline of voters in Islamic ideology in Indonesia. Indonesian history notes that Islamic Political Parties have triumphed in political circles with their ability to impose fierce debates against ...
Ahmad Gelora Mahardika, Sun Fatayati
doaj +1 more source
: This paper aims to analyze the process of forming the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU Elimination of KS) from the perspective of Islamic law and analyze the political configuration in the formation of the law.
Iskandar Iskandar +2 more
doaj +1 more source
The relation between bank as a creditor and housing debtor can be seen as a system that consists of several sub-systems which configured in a certain way. Each sub-system carries another specific task beside it prior task in special position.
Wulanmas A.P.G. Frederik
doaj +1 more source
Regulations regarding legislative powers contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), but the 1945 Constitution does not clearly regulate the term of office of a legislative member, and there is no limit on the period of the legislative member's term of office as well as MD3 Law which does not contain the rules ...
Junadi, Yudi +3 more
openaire +2 more sources
PERGULATAN HUKUM DAN POLITIK DALAM LEGISLASI UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI’AH
This study intends to analyze the historical background of the enactment of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking in the perspective of relationship between law and political power. This study are considered attractive in the context of Indonesia
Abdul Ghofur
doaj +1 more source

