Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah [PDF]
, 2015 Politik hukum nasional terhadap keberadaan ekonomi syariah di Indonesia, dapat kita lihat melalui dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek substansi hukum yang tercermin dari lahirnya peraturan Perundang-undangan.
Karsayuda, M. R. (M)
core +1 more source
Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-teori Hukum Di Indonesia [PDF]
, 2016 Ada tiga teori hukum asli Indonesia yang mewarnai perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pemikiran, pembuatan, penerapan maupun pada penegakannya.
Farida, A. (Any)
core +3 more sources
Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik Dan Penegakan Konstitusi) [PDF]
, 2010 The Inquiry rights was the implementation of the oversight function of House Representative (DPR) to Presiden/and or Vice President. The use of inquiry right as a political strategy in impeachment mechanism to President/and or Vice President ...
Ulum, M. B. (Muhammad)
core
Hukum Agraria Nasional Sebagai Produk Politik Berbasiskan Nilai-nilai Pancasila [PDF]
, 2012 The study of this law to know: embodiment of the values of Pancasila in the national agrarian law and substance of national agrarian law as a product of politics. Conclude that the results of the study: values Pancasila has entrenched in such strong in
Sumarja, F. (FX)
core +2 more sources
KONFIGURASI POLITIK HUKUM PERTANAHAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM RESPONSIF
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH, 2018 The Constitution has mandated the provisions governing agrarian problems, namely in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution states “Earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the peopleâ€.
openaire +1 more source
NEGARA DAN GOLKAR (Studi tentang Konfigurasi Politik Indonesia 1971-2009)
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2016 The study aims to answer the question of how: (1) political configuration that putsIndonesia in 1971-1997 Golkar as a single force (2) political configuration in 1998 thatcaused the New Order government fell, and (3) the political configuration in 1999-2009resulting Golkar political disorientation.
openaire +3 more sources
Politik Penerapan Syari\u27at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD) [PDF]
, 2012 Hukum Islam telah menjadi isu sentral sejak zaman klasik. Saat ini di Indonesia, penerapan Syari\u27at Islam makin dituntut untuk dilakukan dalam ruang publik.
Mahmudah, S. (Siti)
core
PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PRODUK HUKUM PADA MASA PEMERINTAHAN SOEHARTO DI INDONESIA
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2016 Pemerintahan Soeharto menjadi sebuah tema menarik bagi hampir setiap penelitian karena keunikan dari pemerintahannya yang dikenal dengan sifat otoriter. Namun, keunikan tersebut hanya diteliti hingga akibat dari otoriternya yang telah menimbulkan kegerahan dari hampir seluruh rakyat dan akhirnya berujung pada berhentinya Soeharto sebagai kepala Negara ...
openaire +2 more sources
PERKEMBANGAN KUALITAS SUBSTANSI TEORI HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBINAAN HUKUM NASIONAL [PDF]
, 2012 Tulisan ini berjudul Perkembangan Kualitas Substansi Teori Hukum dan Implikasikan Terhadap Pembinaan Hukum Nasional, dengan pokok masalah yang dikaji yaitu ; titik sentral kualitas substansi teori hukum pada setiap pase perkembangan, dan teori hukum yang
Budiartha, I Nyoman Putu
core
KONFIGURASI POLITIK HUKUM ADAT DI INDONESIA: STUDI SEJARAH, REGULASI DAN IMPLEMENTASI
Jurnal BATAVIAHukum adat di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional. Keberagaman budaya dan tradisi lokal di Indonesia menyebabkan hukum adat berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat, yang terus berkembang meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi dan pengaruh hukum positif.
Ariel Lois +2 more
openaire +1 more source