Results 101 to 110 of about 20,640 (183)
Pasal 240-241 KUHP Baru Ancaman "KUHP Karet" bagi Kebebasan Berpendapat di Indonesia 2026
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga This article analyzes Articles 240-241 of the new Criminal Code (KUHP) proposed in the 2023 KUHP, effective as of January 2, 2026, which impose penalties of up to 4 years imprisonment for insults against the government or state institutions. Using a normative-legal research approach, the article explores the potential for these provisions to be ...
Robert Sangkala +5 more
openaire +1 more source
Delik Perzinahan menurut KUHP dan Perkembangannya
Jurnal Hukum & Pembangunan, 1996 Penulis artkel ini, mengulas masalah delik perzinahan dalam tinjauan KUHP serta perkembangannya. Hasbullah sangat mencemaskan maraknya prostitusi di Indonesia, terutamadi kota-kota besar. Prostitusi sekarang ini bisa berkembang demikian pesat karena prostitusitelah dianggap sebagai suatu "ladang bisnis" yang menguntungkan.
openaire +2 more sources
PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP [PDF]
Pelecehan seksual merupakan permasalahan serius yang merusak martabat dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan ...
Asrori, Khozinatul, Ahmadi, Moh
core +1 more source
Disparitas pemidanaan terkait tindak pidana kesusilaan yang diatur di dalam KUHP dan diluar KUHP
Bab pendahuluan buku ini mendeskripsikan rumusan permasalahan penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian. Bab kedua mendeskripsikan dan menganalisis sistem pemidanaan terkait kesusilaan yang diatur didalam KUHP dan diluar KUHP.
core
PENERAPAN ASAS LEX FAVOR REO PADA KUHP DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP [PDF]
Asas lex favor reo dalam KUHP tidak menyinggung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam KUHP baru, asas lex favor reo mengarah pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
PRADIPTA WISNUWARDHANA, .
core
Analisis normatif asas legalitas RUU-KUHP dan asas legalitas hukum pidana islam [PDF]
, 2018 KUHP tengah mengalami proses revisi yang sangat penting. Salah satu isu pentingnya adalah formulasi asas legalitas hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan secara yuridis-normatif formulasi asas legalitas dalam Rancangan Undang-Undang ...
Khasan, Moh
core +1 more source
IBLAM Law ReviewThis study analyzes that criminal law in Indonesia is fundamentally governed by the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP) as the primary legal framework that defines criminal acts and determines the sanctions that may be imposed by the ...
Nia Ayu Mayang Sari
doaj +1 more source
Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims
Al-ManhajThe revision of Indonesia's Criminal Code (KUHP) introduces restorative justice as a mandatory consideration in sentencing, requiring judges to evaluate forgiveness from victims or their families as part of the sentencing process.
Jovansyah Mulya Cipta Wibawa +3 more
doaj +1 more source
PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PASAL 310 KUHP [PDF]
, 2017 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berkaitan dengan ...
Saroinsong, Raisa L.
core
TINDAK PIDANA PERDUKUNAN TINJAUAN PASAL 545, 546, 547 KUHP DENGAN PASAL 252 KUHP 2023
TARUNALAW : Journal of Law and SyariahIn Indonesia, the practice of black magic is not new. Although the practice is opposed to religion because it associates partners with God, it is still carried out by people who want to achieve their goals practically or harm someone. In the legal regulations in the Criminal Code, the practice of witchcraft is regulated in Articles 545, 546 and 547. In
openaire +1 more source