Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung
Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2023 This study aims to discover the judge's consideration in the Supreme Court Decision, Number 1400 K/Pdt/1986, and the Supreme Court Decision, Number 1977 K/Pdt/2017 regarding the differences in decisions towards interfaith marriages. Furthermore, the methodology used in this study is the Normative Juridical, namely research in the form of an inventory ...
Ridho, Muhamad +2 more
openaire +2 more sources
Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk Memberikan Kepastian Hukum Indonesia
Jurnal Pamator, 2019 Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi selaku pengampu tugas yudisial. Sebagai lembaga peradilan, tentu menjadi fungsi utama yang dimiliki adalah bersidang mencari keadilan.
Candra Maulidi Syahputra
doaj +1 more source
SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 [PDF]
, 2017 Pada tataran praktik, peraturan perundang-undangan sering dikesampingkan oleh surat edaran seperti halnya SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.
Riki Yuniagara
core
TITIK SINGGUNG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Jurnal Hukum dan Peradilan, 2015 The mixing of authority between the Constitutional Court and the Supreme Court has raised a range of issues. In turn, there is the contact authority of the two institutions which could lead to the occurrence of legal uncertainty. In connection with the authority testing regulations, for example, although the Supreme Court and the Constitutional Court ...
openaire +1 more source
POLEMIK PEMBERIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT
Asy-Syari'ah, 2014 This paper describes the polemic of the distribution of waris for foster child in the study of Islamic law and the laws and regulations in Indonesia. The distribution of estate to foster child was regulated in article 209 in the Compilation of Islamic ...
Habiburrahman Habiburrahman
doaj +1 more source
Alauddin Law Development Journal, 2021 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana atas tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan secara bersama-sama dalam utusan Mahkamah Agung No.
Nur Fajar Ramli, Hamsir Hamsir
doaj +1 more source
KAJIAN KOMPERATIF PERMA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI [PDF]
, 2017 Proses mediasi merupakan tahapan yang wajib ditempuh oleh para pihak yang berperkara dalam proses beracara di persidangan, karena sudah diatur dalam peraturan mahkamah agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.
RATNA IRAWATI PUJIRAHMI, 121000291
core
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 107PK/PDT/2001 TENTANG PEMBERIAN NAFKAH KEPADA MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN [PDF]
, 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,52) pp.,bibl.,app.,ABSTRAK( Ishak, S.H., M.H.)Putusan Mahkamah Agung Nomor 107PK/PDT/2001 Tentang nafkah kepada mantan istri pasca perceraian, hakim menolak permohonan peninjauan kembali pemohon atas putusan ...
SEPTIAMAULI JODA
core
Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2023 Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai sebuah negara hukum, pengadilan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia, secara konstitusional mengenai kekuasaan kehakiman ditegaskan di dalam Pasal 24 UUD 1945.
DM, Mohd. Yusuf +5 more
openaire +1 more source
KONTRIBUSI HAKIM PEREMPUAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Asy-Syari'ah, 2015 This article describes the contribution of female judges in law enforcement in Indonesia through the approach of a critical study of the Koran interpretation letter al-Nisâ’ verse 34 and an explanation of the hadiths of the Prophet Muhammad SAW who ...
Djazimah Muqoddas
doaj +1 more source