Mahkamah Agung dalam Sorotan dan Harapan
Jurnal Hukum & Pembangunan, 1991 Belakangan banyak disorot perihal salah satu lembaga tinggl negara di Indonesia, yakni Mahkamah Agung. Misalnya menyangkut adanya pemalsuan putusan lembaga tersebut serta gagasan mengenal perlunya kontrol terhadap MA. Hal tersebut cukup menjadikan bahanrenungan oleh berbagai pihak, termasuk dalam tulisan berikut.
openaire +2 more sources
WASIAT WAJIBAH DAN PERKEMBANGAN PENERAPANNYADALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 2018 Wasiat wajibah in Article 209 of KHI which is different from the wasiat wajibah existing in other Islamic countries as stated above, in the perspective of ushul fiqh (istihsan) does not violate the provisions of Islamic inheritance law because adopted children and adoptive parents remain positioned not as heirs.
openaire +2 more sources
PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI SEMARANG SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 373 K/PID/2015) [PDF]
, 2016 PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI SEMARANG SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/Pid/2015).
Kusumaningrum, Betty
core
Interkoneksi Mahkamah Konstitusi Dengan Mahkamah Agung; Studi Implementasi Putusan Tentang Nasab Anak [PDF]
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2017 This article examines the interconnection between constitutional courtand Supreme Court, with a special reference to the situation when Supreme Courtdecreed after the constitutional court decree. For the purpose of study, I use thedecree on the child’s descent case proposed by Machica Mohtar to examine theinterconnection of these two courts.
openaire +1 more source
Kewenangan Hakim Dalam Mengubah Klausul Kontrak Yang Dibuat Atau Dilaksanakan Dengan Itikad Buruk
UIR Law Review, 2020 Para praktiknya kadangkala pihak-pihak yang terikat dalam sebuah kontrak tidak memiliki kedudukan yang seimbang, baik dari segi ekonomi, pengetahuan, maupun pengalaman.
Timothée Kencono Malye, Rahdiansyah
doaj +1 more source
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN [PDF]
, 2017 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Menegakan Hukum dan Keadilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dan kedudukannya secara ideal dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia.
Taufik Hidayat, NPM : 121000006
core
MAHKAMAH AGUNG CEGAH BEROBAHNYA TUJUAN ADOPSI
Jurnal Hukum & Pembangunan, 1979 Belum lama berselang Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran no. 2 tahun 1979 tentang lembaga pengangkatan anak. Dikeluarkannya surat edaran tersebut karena Mahkamah Agung menilai bahwa akhir-akhir ini nampak semakin bertambah banyaknya permohonan pengesahan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri.
openaire +2 more sources
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR BERDASARKAN PRINSIP INDEPENDENSI MENURUT HUKUM KEPAILITAN
Yuridika, 2017 This article aimed to criticize the juridical basis of scope of crime mentioned on Law Number 37 of 2004, focuses on criminal responsibility of a curator based on independence principle of bankruptcy law.
Sriti Hesti Astiti
doaj +1 more source
STUDI KASUS TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYARN(SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGGUNAAN MEREK KOPITIAM DI INDONESIA) [PDF]
, 2015 Gugatan pembatalan merek diajukan ke Pengadilan Niaga Medan oleh Abdul Alex Soelysto sebagai pemilik atas merek Kopitiam terhadap merek Kok Tong Kopitiam milik Paimin Halim.
MUHAMMAD HAIKAL
core
, 1987 Buku ini membahasa tentang Lembaga tinggi negara yaitu Lemabaga Negara, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa ...
Basoan, Awad +4 more
core