Results 121 to 130 of about 51,971 (187)

Relasi Pancasila dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Sumber Hukum di Indonesia

Jurnal Konstitusi
Pancasila maupun Putusan Mahkamah Konstitusi keduanya sama-sama berkedudukan sebagai sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana relasi yang harus dibangun antara ...
Labib Muttaqin, Sudjito Atmoredjo, Andy Omara   +2 more
semanticscholar   +1 more source

DASAR-DASAR PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI INDONESIA [PDF]

, 2015
Literatur hukum sebelumnya tidak mengenal istilah Hukum Ekonomi termasuk juga di Indonesia. Ilmu hukum mengenal istilah hukum ekonomi justru berasal dari kalangan ahli ekonomi.
Irawan, Candra
core  

Legitimasi Hukum Asing Sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi: Perbandingan Antara Indonesia dan Afrika Selatan

Yurispruden
Isu merujuk pada hukum asing dalam pertimbangan konstitusional sering memicu kritik sebagai “cherry picking”. Penelitian ini mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Afrika Selatan menggunakan hukum asing dalam yurisprudensi mereka, dengan ...
Achmad Zuhdi, Ari Ade Kamula
semanticscholar   +1 more source

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KONTRAK OUTSOURCING

Jurnal Konstitusi, 2016
The Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has made the sovereignty still retained by the people, no more represented and fully held by the People’s Consultative Assembly like when the constitutional system of Indonesia was still embracing supremacy of parliament.
openaire   +2 more sources

Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi [PDF]

, 2010
UUD Negara RI Tahun 1945 setelah Perubahan ketiga, telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas demokrasi. Dalam menjaga tegaknya konstitusi, UUD 1945 membentuk lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi.
Harjono, H. (Harjono)
core  

Mahkamah Konstitusi dan Kebijakan Kriminal

Jurnal Konstitusi, 2018
Dalam kaitannya dengan penafsiran, dapatkah Mahkamah Konstitusi menafsirkan suatu norma pidana dan dapatkah Mahkamah Konstitusi membuat hukum baru atas norma hukum pidana. Untuk menjawab masalah tersebut, digunakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2 ...
openaire   +3 more sources

Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan: Implikasi terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia [PDF]

, 2013
AbstaksiHj. Machicha Mochtar mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuanPasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) conditionally
Khatulistiwa, R. N. (Rossy)
core  

Supremasi Hukum dalam Proses dan Mekanisme Impeachmentmenurut UUD Tahun 1945 [PDF]

, 2014
Impeachment merupakan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang melibatkan tiga lembaga negara yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dimana hasil dari impeachment yang dilakukan salah satu dari ketiga lembaga ...
Helmi, H. (Helmi)
core  

The Indonesian Constitution 1945: Why was it amended? [PDF]

, 2013
In 1999, 2000, 2001, and 2002, the Indonesian Constitution 1945 was amended by MPR or the People’s Consultative Assembly, the bearer of the people’s sovereignty. The amendment was not without opposition.
Sarsito, Totok
core  

Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Mewaris Anak Diluar Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 [PDF]

, 2014
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kaidah hukum berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Diluar Perkawinan dan bagaimanakah dampak dari putusan Mahkamah Konstitusinomor 46/PUU ...
Mema, M. (Marcilita)
core   +1 more source