Results 131 to 140 of about 51,971 (187)
Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikSebagai peradilan konstitusi, mahkamah konstitusi memiliki peran fundamental dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi kewenangannya. Untuk dapat beracara di Mahkamah Konstitusi, warga negara harus terlebih dahulu diakui sebagai pemohon yang
Henny Andriani
semanticscholar +1 more source
Jurnal Konstitusi, 2016 This paper aims to introduce the phenomenon of judicialization of politics in the treasury of legal thought in Indonesia. In addition, this paper also aims to reflect the presence of judicialization of politics in the Constitutional Court, either through legal policy on establishment of constitutional court or through its ...
openaire +3 more sources
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI [PDF]
, 2016 ABSTRAKMUHAMMAD MISRI TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSIFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 88), pp., bibl.Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 C ...
Muhammad Misri
core
RAMBU PEMBATAS DAN PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2009 Generally, public society acknowledgment of the productivity & achievement of Constitutional Court are known since its born, but in the other side, it seems need border & guardrail in the authority realization of Constitutional Court in order to bounded the authority that given by UUD 1945.
openaire +3 more sources
Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and TechnologyAmicus curiae, atau "teman pengadilan," adalah pihak atau individu yang memberikan pandangan hukum kepada pengadilan tanpa menjadi pihak dalam perkara. Mereka memberikan informasi atau argumen untuk mendukung pengadilan dalam pengambilan keputusan. Peran mereka adalah memberikan pandangan tambahan yang mungkin mempengaruhi hasil akhir perkara.
openaire +1 more source
Can policy analysis theories predict and inform policy change? Reflections on the battle for legal abortion in Indonesia. [PDF]
Health Policy Plan, 2011 Surjadjaja C, Mayhew SH.
europepmc +1 more source
Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
South East Asia Law AspectTujuan penelitian untuk menjelaskan mengenai kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif pembentukan undang- undang dan implikasi kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan ...
Padil Saputra, Eddy Asnawi, B. Azmi
semanticscholar +1 more source
Mahkamah Konstitusi sebagai Human Rights Court
Jurnal Konstitusi, 2016 MKRI is a new governmental body which was established under the Third Amendment of the UUD NRI 1945. This article examines its proper function which underlies its jurisdiction to review the constitutionality of legislation. According to the issue, this article argues that MKRI should be treated as a human rights court whenever it undertakes its ...
openaire +2 more sources
Jurnal Suara KeadilanSkripsi berjudul “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DIKECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA” ini secara umum bertujuan: 1) mengetahuibagaimana keberadaan para penghayat kepercayaan ...
S. Gunawan +2 more
semanticscholar +1 more source
Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024
MOMENTUM : Jurnal Sosial dan KeagamaanThe 2024 presidential election is the right moment for all Indonesians to participate in realizing the principles of democracy. However, in its implementation, there is a lot of public suspicion in an honest and fair election process. Starting from the nomination process to the results of the vote count won by one of the pairs of candidates who are ...
null Mega Arinda Pramessella +5 more
openaire +1 more source