Results 171 to 180 of about 51,971 (187)
Hubungan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Indonesia [PDF]
, 2013 Kehadiran Mahkamah Konstitusi memberikan warna baru dalam sistem ketatannegaraan Indonesia. Sebagai sebuah lembaga negara pelaku salah satu cabang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung, kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan empat kewenangan ditambah satu kewajibannya memberikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berfungsi sebagai ...
openaire
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Jurnal Fundamental JusticePutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat adanya konflik kepentingan dalam pengambilan Keputusan yang mengakibatkan hakim ketua Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dengan melalui putusan Majelis ...
Kristiawan Putra Nugraha +2 more
semanticscholar +1 more source
ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023
Jurnal Hukum StatutaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap mengandung konflik kepentingan karena keterlibatan keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dengan salah satu pihak dalam kasus tersebut yang menimbulkan keraguan terhadap independensi dan
A. Yuliana +6 more
semanticscholar +1 more source
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Salah satu tujuan konstitusional Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial. Upaya perwujudan keadilan sosial menjadi tanggungjawab lembaga negara diantaranya Mahkamah Konstutusi.
Muhamad Sofian, Fuad Fuad
semanticscholar +1 more source
Salah satu tujuan konstitusional Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial. Upaya perwujudan keadilan sosial menjadi tanggungjawab lembaga negara diantaranya Mahkamah Konstutusi.
Muhamad Sofian, Fuad Fuad
semanticscholar +1 more source
Āmār
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Vara Yuniar Abela +2 more
semanticscholar +1 more source
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Vara Yuniar Abela +2 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal Akta Notaris
Parate Eksekusi Jaminan Jaminan Fidusia oleh kreditur seringkali melanggar hak-hak dari pada debitur yang menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” yang disamakan dengan Putusan Pengadilan ...
Nataniel Rohi Bire +5 more
semanticscholar +1 more source
Parate Eksekusi Jaminan Jaminan Fidusia oleh kreditur seringkali melanggar hak-hak dari pada debitur yang menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” yang disamakan dengan Putusan Pengadilan ...
Nataniel Rohi Bire +5 more
semanticscholar +1 more source
Qistie
Citra Pokok Negara Hukum adalah dengan ditegakkanya hukum yang berkeadilan. Untuk mencapai hal itu dibutuhkan keselarasan antara aturan hukum yang tertulis dengan aparatur penegak hukum yang menegakan hukum tersebut.
Rizky Ramadhan, Wahyu Donri
semanticscholar +1 more source
Citra Pokok Negara Hukum adalah dengan ditegakkanya hukum yang berkeadilan. Untuk mencapai hal itu dibutuhkan keselarasan antara aturan hukum yang tertulis dengan aparatur penegak hukum yang menegakan hukum tersebut.
Rizky Ramadhan, Wahyu Donri
semanticscholar +1 more source
Indonesian Journal of Law and Justice
Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden atau Wakil Presiden, khususnya terkait Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, telah memicu perdebatan.
Naufal Bima Zaki Putra Yasin +1 more
semanticscholar +1 more source
Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden atau Wakil Presiden, khususnya terkait Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, telah memicu perdebatan.
Naufal Bima Zaki Putra Yasin +1 more
semanticscholar +1 more source
Menimbang Konstitusionalitas Batas Usia Cawapres: Sebuah Analisis atas Putusan Mahkamah Konstitusi
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara MultidisiplinMahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menuai pro dan kontra dalam kontestasi politik indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis argumen pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta untuk memberikan pemahaman yang ...
Dina Octavia Dina Octavia +2 more
semanticscholar +1 more source