Results 1 to 10 of about 91,173 (152)
Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang [PDF]
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan.
Iwan Satriawan, Tanto Lailam
doaj +2 more sources
RE-EVALUASI GAYA PENULISAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
The demand for judicial institutions, especially the constitutional court, to provide strong legal arguments and considerations is part of the importance of legal reasoning which implies constitutional interpretation.
Bisariyadi Bisariyadi
doaj +2 more sources
REKONSTRUKSI TERHADAP SIFAT FINAL DAN MENGIKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Court verdict of District Heads Election is the first verdict and the last had final and binding since it was read out by Constitutional Court, although it found and generated by the corruption court, so it unfulfilled sense of justice as corruption of ...
R. Nurman Ardian A.K. +2 more
doaj +1 more source
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict with the Constitutional Court's decision. This study is important to conduct
Liana Nasir +2 more
doaj +1 more source
In this research article, there are two legal issues to be studied, namely: (i) Implication of Constitutional Court Judgment Number: 33 / PUU-XIII / 2015 in order to break the chain of political dynasty in Indonesian; (ii) what legal instrument can be ...
Nuruddin Hady
doaj +1 more source
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAHAM KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCE
Penelitian ini mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dewi Sulastri, Abu Sanmas
doaj +1 more source
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menegaskan sistem pemilihan umum diselenggarakan melalui sistem proporsional dengan daftar terbuka, yang dalam pertimbangannya memberikan pandangan yang mengarah pada penguatan peran dan fungsi ...
Fajar Ramadhan Kartabrata
doaj
Eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi sudah semestinya menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD ...
Didit Wijayanto Wijaya
doaj +1 more source
Religious schema and tolerance towards alienated groups in Indonesia. [PDF]
Ardi R +4 more
europepmc +1 more source
Isu merujuk pada hukum asing dalam pertimbangan konstitusional sering memicu kritik sebagai “cherry picking”. Penelitian ini mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Afrika Selatan menggunakan hukum asing dalam yurisprudensi mereka, dengan ...
Achmad Zuhdi, Ari Ade Kamula
doaj +1 more source

