Results 31 to 40 of about 11,449 (157)

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI OPEN LEGAL POLICY DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Juris
In the context of administrative law, the decisions of the Supreme Court (MA) and the Constitutional Court (MK) play a crucial role in shaping open legal policies in Indonesia.
Ardelia Lananda, Dedi Mulyadi, Mila Rahmah, Nayla Ratu Baidhowi, Cindy Claudia Simbolon, Pusfa Januwati   +5 more
semanticscholar   +1 more source

MENILIK ARAH POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Masalah-Masalah Hukum, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan semangat berkonstitusi.
Madaskolay Viktoris Dahoklory
doaj   +1 more source

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Unizar Law Review
Penelitian ini berangkat dari Objek pengujian dalam permohonan judicial review dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ...
M. Rachman, Bahri Yamin
semanticscholar   +1 more source

STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM KEWARISAN PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Al-Mizan, 2022
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kedudukan anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 ...
Muhammad Zul Figgar, Faisal Saidi
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH

Semarang Law Review (SLR)
Artikel ilmiah ini membahas tentang Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi sorotan dalam dinamika politik Indonesia.
Ridzky Wahyu Nugroho, A. Heru Nuswanto, S. Sukimin   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Perbedaan Pandangan Terhadap Pembatasan Hak Dipilih Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Putusan Mahkamah Agung

Lareh Law Review, 2023
In general elections, the public has the right, namely, not to vote, and the right to be elected. The right to be elected is the right of citizens to be elected as members of deliberative bodies or representatives of the people in a general election. Article 240 paragraph (1) letter g of the General Election Law regulates restrictions on the right to ...
Qaidah Bazilah Bazlaa, Dian Bakti Setiawan, Feri Amsari   +2 more
openaire   +2 more sources

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: PEMBATALAN LARANGAN PERNIKAHAN PEGAWAI SATU ATAP

Masalah-Masalah Hukum, 2018
Mahkamah Konstitusi mengabulkan perlindungan hak konstitusional pekerja yang melaksanakan pernikahan sesama pekerja dalam satu atap perusahaan. Sebelum terbit putusan Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, merasa dirugikan ...
Septina Lia Triastuti
doaj   +1 more source

STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS

Jurnal Konstitusi
Pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 menandakan sedang adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, utamanya terkait penentuan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus ...
Muwaffiq Jufri, Agung Ali Fahmi, Paul Atagamen Aidonojie, Lin Asyiqoh, Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni   +4 more
doaj   +1 more source

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan bertentangan  dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat ...
Sukirno Sukirno, Nur Adhim
doaj   +1 more source

PENTINGNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) BAGI PARA PIHAK DEMI TERCIPTANYA DUE PROCES OF LAW

IBLAM Law Review, 2022
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji serta menguraikan penerapan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Trias Saputra, Jatarda Mauli Hutagalung
doaj   +1 more source