Results 21 to 30 of about 91,173 (152)
PUTUSAN KONSTITUSIONAL DEMOKRATIS TERHADAP SENGKETA PEMILU SERENTAK MENURUT FIQIH SIYASAH
Al-Mizan, 2022 Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, Apabila undang-undang pemilu tidak di revisi maka 2024 akan di laksanakan pemilu serentak dan pilkada serentak.konsekwensinya
Wira Purwadi +3 more
doaj +1 more source
PENGUJIAN PERPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DPR RI DALAM MENINJAU PERPU
Adliya, 2020 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dan dinamika hukum tata negara di Indonesia berkaitan dengan pengujian perpu di Mahkamah Konstitusi, dimana secara yuridis lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji perpu adalah DPR RI ...
Zamzam Aqbil Raziqin
doaj +1 more source
, 2014 Penyelenggaraan kekuasaan lembaga negara peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur pihak kekuasaan yudisial dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, sebagaimana amanah dari undang-undang dasar 1945 pada perubahan ketiga yang disahkan ...
Irham, Hafiz
core +2 more sources
Alauddin Law Development Journal, 2023 Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau prinsip non retroaktif merupakan hak konstitusional. Namun, penerapannya pada hukum formil di putusan praperadilan setelah penambahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan melalui
Nurul Zashkia
doaj +1 more source
Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima [PDF]
, 2020 Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan amar tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) pada umumnya tidak memiliki pertimbangan ...
Ali, Mohammad Mahrus +3 more
core +1 more source
Yuridika, 2015 Permasalahan penelitian ini adalah apa Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dan apa penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X ...
Fajar Widodo
doaj +1 more source
Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi [PDF]
, 2020 Mahkamah Konstitusi kerap membuka persidangan dengan agenda mendengar keterangan ahli hukum sebagai bagian dari pembuktian. Hal ini menjadi sebuah kelaziman yang dipraktekkan tanpa adanya kritisi.
Bisariyadi Bisariyadi +1 more
core +1 more source
Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 Basic considerations of the Constitutional Court made ultra petita verdict was:(a) philosophical reasons in order to enforce substantive justice and constitutional justice as embodied in the Constitution NRI 1945, (b) theoretical grounds related to the authority of the judge to explore, discover and follow the legal values that live in the community,
Ach. Rubaie +3 more
openaire +2 more sources
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2023 Amandemen UUD 1945 salah satunya menghasilkan penegasan dan penguatan sistem pemerintahan presidensial. Pengaturan mengenai sistem presidensial dalam UUD NRI 1945 hanya bersifat pokok sehingga rancang bangun sistem presidensial lebih lanjut ditentukan oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR, DPD dan Presiden.
Radian Salman, Rosa Ristawati
openaire +1 more source
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung [PDF]
, 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan suatu bentuk regulasi yang dimunculkan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan dalam kebebasan untuk memilih dan memeluk ...
Salfutra, Reko Dwi +5 more
core +1 more source