Results 51 to 60 of about 11,449 (157)

Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2016
Constitutional Court received a petition for the constitutionality of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas and Law No. 8 of 2011 on the Amendment of the Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Three issues are addressed in this study is about (1) the legal standing of the applicant in ...
openaire   +2 more sources

Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi [PDF]

Jurnal Konstitusi, 2020
Kebijakan perusahaan atau instansi yang melarang seorang pegawai menikah dengan rekan kerja sering dianggap wajar untuk mencegah konflik kepentingan dan penurunan kinerja pegawai. Akibatnya pasangan pegawai itu berada pada pilihan yang sulit yakni terpaksa berhenti bekerja ataukah merahasiakan status perkawinan mereka. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa
Winda Wijayanti, Alboin Pasaribu
openaire   +2 more sources

Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan

Diversi, 2018
Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ...
Agus Prabowo, Agus Manfaluthfi
doaj   +1 more source

Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang–Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Jurnal Konstitusi
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang – Undang Terhadap UUD 1945.
Meri Yarni, Khofifah Rizki Amanda
doaj   +1 more source

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia

Tarunalaw: Journal of Law and Syariah
Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/XXII PUU/2024 terhadap pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia. Putusan ini menegaskan konstitusionalitas ambang batas, yang berpotensi memengaruhi dinamika politik dan partisipasi ...
Sarah Ristya Putri, Putusan Ambang Batas Pencalonan, Mahkamah Konstitusi, Pendahuluan   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Kanun, 2011
: Pasca amandemen UUD 1945 selama empat kali (1999-2002), konstitusi Indonesia mengalami perubahan secara prinsipil. Salah satunya kekuasan judicial (kehakiman) sebelumnya dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, saat ini sebagian kekuasaan
Amrizal J. Prang
doaj   +1 more source

Persyarat Calon Kepada Daerah dalam Pilkada 2024, Tarik Menarik Putusan Mahkamah Agung Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika pengaturan persyaratan batasan usia calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak hukum putusan MK No.
Lahmuddin Zuhri, Hanuring Ayu, Ardani Atta   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya

UIR Law Review, 2017
Dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) banyak kewenangan DPD yang tereduksi, sehingga DPD melakukan pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.
Suparto Suparto
doaj  

Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:Analisis Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres

Journal of Health Education Law Information and Humanities
Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan pengaruh besar dalam bidang hukum, berdasarkan kewenangan ini MK dapat memutuskan apakah norma suatu UU, baik sebagian maupun ...
Fadwa Hakim, Emilda Firdaus, Gusliana Hb
semanticscholar   +1 more source

Dissenting Opinion sebagai Manifestasi Hukum Progresif dalam Menjaga Integritas Pemilu

Jurnal Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara hasil pemilihan presiden tahun 2024 yang memuat dissenting opinion menunjukkan pentingnya mempertautkan keadilan substantif dengan integritas pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah putusan tersebut
Aditya Andela Pratama, Kholifatul Muna
doaj   +1 more source