Results 71 to 80 of about 11,449 (157)

Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang

Jurnal Konstitusi, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan.
Iwan Satriawan, Tanto Lailam
doaj   +1 more source

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 33/PUU-XIII/2015 DALAM UPAYA MEMUTUS DINASTI POLITIK DAN ANTISIPASI PADA PILKADA MENDATANG

Arena Hukum, 2019
In this research article, there are two legal issues to be studied, namely: (i) Implication of Constitutional Court Judgment Number: 33 / PUU-XIII / 2015 in order to break the chain of political dynasty in Indonesian; (ii) what legal instrument can be ...
Nuruddin Hady
doaj   +1 more source

Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2016
Every effort of discovering the truth always faced with the possibility to slip. This possibility of slips also occurs in the Constitutional Court Decisions, specifically one which strongly related to material truth, such as in the decision related in dispute  of local general election result. Based on that certainty, this paper  attempts  to study the
openaire   +3 more sources

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAHAM KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCE

Jurnal Litigasi
Penelitian ini mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dewi Sulastri, Abu Sanmas
doaj   +1 more source

PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022

Jurnal Litigasi, 2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menegaskan sistem pemilihan umum diselenggarakan melalui sistem proporsional dengan daftar terbuka, yang dalam pertimbangannya memberikan pandangan yang mengarah pada penguatan peran dan fungsi ...
Fajar Ramadhan Kartabrata
doaj  

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur

Sanskara Hukum dan HAM
Sistem jaminan fidusia di Indonesia telah lama memberikan wewenang eksekusi yang kuat kepada kreditur, memungkinkan eksekusi langsung atas jaminan jika debitur gagal bayar tanpa intervensi peradilan sebelumnya.
Baren Sipayung
semanticscholar   +1 more source

PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANA

IBLAM Law Review
Eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi sudah semestinya menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD ...
Didit Wijayanto Wijaya
doaj   +1 more source

Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Norma Hukum Baru

RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai penjaga konstitusi sekaligus penafsir terakhir atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Celcilia Aina Putri, Hufron Hufron
semanticscholar   +1 more source

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUUXIV/2016

, 2020
Implementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 In the matter of Amendments to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes and Legal Effects Arising from the Decision of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 in The Amendment to the Provisions of Article 2 ...
openaire   +3 more sources

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT (BINDING)

Solusi, 2021
The Constitutional Court has the authority to judge at the first and last levels whose decisions are final and binding. The Constitutional Court decision which is final and binding, contains 4 (four) legal meanings, namely: First, in order to realize legal certainty as soon as possible for the disputing parties.
openaire   +1 more source