Results 71 to 80 of about 91,173 (152)

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh Penanaman Modal Asing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 [PDF]

, 2018
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 menganulir konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP–3) yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2007. Putusan ini memunculkan konsep baru yaitu izin pemanfaatan pulau-pulau kecil.
Muhammad Darwis, Muhammad Darwis, -, Darwis, Muhammad   +2 more
core   +1 more source

Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya

UIR Law Review, 2017
Dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) banyak kewenangan DPD yang tereduksi, sehingga DPD melakukan pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.
Suparto Suparto
doaj  

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCARI KEADILAN

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2008
The verdict of the Constitutional  Court, as the nature of a court decision, implies the rights that the justice seekers enjoy. It is unfortunate however, the appeal procedure for those who are not satisfied with such verdict is not issued yet, and this may produce the disadvantages  for the purpose of affording justice. For such reason,  the amendment
openaire   +3 more sources

Dissenting Opinion sebagai Manifestasi Hukum Progresif dalam Menjaga Integritas Pemilu

Jurnal Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara hasil pemilihan presiden tahun 2024 yang memuat dissenting opinion menunjukkan pentingnya mempertautkan keadilan substantif dengan integritas pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah putusan tersebut
Aditya Andela Pratama, Kholifatul Muna
doaj   +1 more source

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Legalitas: Jurnal Hukum
The Constitution has stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood as an ...
openaire   +1 more source

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MELEBIHI KEWENANGAN

Jurnal Yudisial
Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada amar pokok permohonan pada diktum ketiga, keempat, dan kelima melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian formil undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
openaire   +1 more source

Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan [PDF]

Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018
Dalam perkembangannya, tuntutan amandemen  atau perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan
openaire   +2 more sources

PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Collegium Studiosum Journal
Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides new legal politics, namely that a marriage agreement can be made after marriage. The verdict gives certainty and responsibility to marriage registration officers or notaries to ratify collective agreements, namely marriage agreements after the marriage is held.
Berlianny Amalia, Rahmida Erliyani
openaire   +1 more source

Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi; sebagai instutusi peradilan konstitusi yang modern dan terpecaya

, 2004
x.; 178 hal.; ill.; 19 ...
Mahkamah Konstitusi
core  

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara nomor: 011-17 /PUU-I/2003

, 2004
Hal 57 ...
Mahkamah Konstitusi
core