Results 61 to 70 of about 11,449 (157)

Model Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Hak Cipta User Generated Content Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Journal of Islamic business law
Penelitian ini membahas tentang model perlindungan hukum untuk mendukung perluasan peran media sosial dalam melindungi hak cipta pada fitur User Generated Content (UGC) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang maih belum konkret ...
N. Octavia
semanticscholar   +1 more source

Eksistensi Perkawinan Sirri Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
Dalam wacana Hukum Perkawinan, Perkawinan Sirri masih terjadi perdebatan baik dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah. Termasuk perkawinan Sirri yang dilakukan oleh Hj. Macicha Moehtar dengan Murdiono pada Tahun 1993.
Bambang ali Kusumo, Supriyanta Supriyanta   +1 more
semanticscholar   +1 more source

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Legalitas: Jurnal Hukum
The Constitution has stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood as an ...
openaire   +1 more source

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCARI KEADILAN

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2008
The verdict of the Constitutional  Court, as the nature of a court decision, implies the rights that the justice seekers enjoy. It is unfortunate however, the appeal procedure for those who are not satisfied with such verdict is not issued yet, and this may produce the disadvantages  for the purpose of affording justice. For such reason,  the amendment
openaire   +3 more sources

Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan [PDF]

Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018
Dalam perkembangannya, tuntutan amandemen  atau perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan
openaire   +2 more sources

REKONSTRUKSI TERHADAP SIFAT FINAL DAN MENGIKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Fiat Justisia, 2017
Court verdict of District Heads Election is the first verdict and the last had final and binding since it was read out by Constitutional Court, although it found and generated by the corruption court, so it unfulfilled sense of justice as corruption of ...
R. Nurman Ardian A.K., Muhammad Akib, Budiyono Budiyono   +2 more
doaj   +1 more source

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk Undang-Undang

Jurnal Kajian Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non-self implementing kerap memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap ketentuan undang-undang yang dinyatakan bertentangan.
Junesvan Purba, Afnila, E. N. Sihombing
semanticscholar   +1 more source

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MELEBIHI KEWENANGAN

Jurnal Yudisial
Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada amar pokok permohonan pada diktum ketiga, keempat, dan kelima melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian formil undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 51A ayat (4) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
openaire   +1 more source

Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012 : Konsekuensi Hukum dan otoritas Pemanfaatan Oleh Masyarakat

Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Jaminan terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat telah diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Selanjutnya norma tersebut dituangkan dalam UU Kehutanan.
I. Penulis, Mutiara I.Kadir, Janwar Hippy, Kata Kunci, Masyarakat Hutan Adat, Putusan Hukum Adat, Mahkamah Konstitusi   +6 more
semanticscholar   +1 more source

PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Collegium Studiosum Journal
Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides new legal politics, namely that a marriage agreement can be made after marriage. The verdict gives certainty and responsibility to marriage registration officers or notaries to ratify collective agreements, namely marriage agreements after the marriage is held.
Berlianny Amalia, Rahmida Erliyani
openaire   +1 more source