Results 61 to 70 of about 91,173 (152)
Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung
Jurnal Konstitusi, 2016 Normatively constitutional court and supreme of court has on equal position with a different authority. However, there is a relationship of authority and point of contact. Morever, potential to cause disharmony on law enforcement. For example, on implementation of the constitutional court’s decision directly followed by the decision of the supreme ...
openaire +3 more sources
HUKUMAN MATI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2009 AbstrakThe criminal conduct is not only focused on the criminal law but also insociology aspect can be observed as economic, politic and psychologyaspects. Under those reflections then the author reasons that dead sentenceapplication to the criminal actor therefore resulted injustice that alsoforcible.
openaire +2 more sources
Jurnal KonstitusiKetergantungan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 sebagai tolok ukur utama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengakibatkan terabaikannya putusan final mengikat lain periode 2003-2023 yang juga menetapkan kriteria penerbitan.
Mohammad Agus Maulidi
doaj +1 more source
Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 Constitutional Court received a petition for the constitutionality of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas and Law No. 8 of 2011 on the Amendment of the Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Three issues are addressed in this study is about (1) the legal standing of the applicant in ...
openaire +2 more sources
Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang [PDF]
, 2019 Tulisan ini membahas tentang gagasan pelembagaan constitutional question (pertanyaan konstitusional) di Indonesia melalui perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Hamid Chalid +3 more
core +1 more source
Diversi, 2018 Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ...
Agus Prabowo, Agus Manfaluthfi
doaj +1 more source
Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 [PDF]
, 2019 Peraturan Daerah (Perda) sebagai produk hukum pemerintahan daerah untuk mengatur dan memerintah sendiri sebagai manifestasi otonomi, tetapi dalam praktiknya sering kali dihadapkan dengan penundaan atau pembatalan akibat fungsi pengawasan preventif atau ...
Firdaus Firdaus, Firdaus, Firdaus
core +1 more source
Jurnal KonstitusiTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang – Undang Terhadap UUD 1945.
Meri Yarni, Khofifah Rizki Amanda
doaj +1 more source
Jurnal KonstitusiPasca diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023, masih terdapat permasalahan residual yang berakibat pada pelaksanaan putusan. Untuk itu, tulisan ini mengkaji problematika hukum terkait kewenangan penyidikan tindak pidana sektor ...
Muh. Afdal Yanuar +2 more
doaj +1 more source
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Kanun, 2011 : Pasca amandemen UUD 1945 selama empat kali (1999-2002), konstitusi Indonesia mengalami perubahan secara prinsipil. Salah satunya kekuasan judicial (kehakiman) sebelumnya dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, saat ini sebagian kekuasaan
Amrizal J. Prang
doaj +1 more source